Pos

Mataram (29/11) — Partai Keadilan Sejahtera (PKS) kembali meraih penghargaan juara 1 (satu) Keterbukaan Informasi Publik Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) tahun 2018 kategori Badan Publik Partai Politik, Selasa (28/11) lalu.

Penghargaan tersebut merupakan keempat kalinya yang secara berturut-turut sejak tahun 2015 diraih oleh PKS.

Acara yang digelar setiap tahun tersebut untuk mengevaluasi kinerja institusi pemerintah, terutama dalam memberikan layanan keterbukaan informasi yang dibutuhkan oleh publik.

Gubernur NTB, Zulkieflimansyah dalam kesempatan itu berharap melalui kerja keras Komisi Informasi (KI) ini dapat menghadirkan keterbukaan informasi publik di Nusa Tenggara Barat.

Menurutnya Komisi Informasi saat ini sudah menjadi kebutuhan daerah sehingga pemerintah lebih terbuka di dalam melayani masyarakat.

Sementara di tempat terpisah Ketua DPW PKS NTB, Abdul Hadi menyampaikan partai politik adalah wadah organisasi bagi sebagian masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan mendapatkan informasi. Menurutnya, sebaiknya parpol modern kedepan terus bisa memerankan peran tersebut semakin baik.

“Alhamdulillah, lembaga kami masih dipercaya publik. Semoga kualitas dan kuantitas apa yang kami sampaikan lebih baik dari tahun sebelumnya. Dan menjadi motivasi kami untuk terus bisa lebih baik kedepannya,” ungkapnya.

Sumber: pks.id

Jakarta (21/12) – Partai Keadilan Sejahtera mendapatkan penghargaan dari Komisi Informasi Pusat (KIP) atas komitmen terhadap keterbukaan informasi publik.

“Partai Keadilan Sejahtera memiliki komitmen yang tinggi mewujudkan keterbukaan informasi kepada publik. Sehingga publik sangat welcome untuk datang ke kami, baik dari website atau platform kanal informasi lainnya,” kata Wakil Ketua Bidang Humas DPP PKS Dedi Supriadi di Istana Wapres Jakarta, Kamis (21/12/2017).

Hal tersebut, lanjut Dedi, sudah dibuktikan oleh PKS selama lima tahun berturut-turut. Dengan mengikuti penilaian keterbukaan informasi badan publik yang dilakukan Komisi Informasi Pusat.

Dedi memaparkan bahwa tidak seperti badan publik lainnya, partai politik dalam implementasinya masih belum informatif. Namun, dari 12 partai politik yang dilakukan penilaian ternyata hanya empat partai politik yang berpartisipasi. Parpol tersebut antara lain Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Gerindra, Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Nasdem.

“Dari tahun ke tahun, empat partai inilah yang selalu mengikuti Kuesioner Penilaian Mandiri (Self Assesment Questionnaire) Keterbukaan Informasi Publik (KPMKIP) maupun visitasi. Untuk menguji sejauh mana keterbukaan informasi parpol kepada publik,” ungkapnya.

Sumber: pks.id

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Komisi Informasi Pusat (KIP) menyatakan, hanya empat partai politik (parpol) yang menunjukkan komitmen terbuka kepada masyarakat. Keempat parpol itu, yaitu PAN, PKS, Gerindra, dan Nasdem.

Komisioner KIP Arif Adi Kuswardono mengapresiasi empat parpol yang menunjukkan komitmen keterbukaan publik. Kebetulan pula, dalam pemeringkatan pada tahun-tahun sebelumnya, hanya empat parpol itu yang secara konsisten aktif mengikuti penilaian tim monitoring dan evaluasi (monev) KIP.

“Adapun partai lain sudah menunjukkan concern mengikuti monev, tapi yang kami tangkap good will agak kesulitan dalam bentuk satu struktur, Gerindra sudah memiliki PPDI sebagai leading sector-nya,” ujar Arif saat berkunjung ke kantor DPP Gerindra, Jakarta Selatan, Senin (2/4).

Arif menerangkan, empat parpol itu sudah memenuhi klasifikasi terbuka dalam bentuk pendanaan kampanye. Setelah itu, melakukan audit dan mengumumkannya ke publik. Meski hal itu sulit dilakukan seluruh parpol, pihaknya mendorong agar laporan keuangan mereka bisa lebih terbuka. “Jumlah sumbangan parpol mau tidak mau harus terbuka, kalau tidak, duitnya dipertanyakan. Tapi ini tidak mudah, partai itu harus memiliki sistem laporan keuangan yang harus diaudit. Pengumumannya bisa melalui portal dan media,” ujar Arif.

Pilpres 2019 akan diikuti 14 parpol, terdiri 10 parpol lama dan empat parpol baru. Arif mengungkapkan, sudah ada parpol baru yang berkenan menggelar pertemuan dengan KIP untuk membahas keterbukaan informasi publik terkait laporan keuangan. Hanya saja, pihaknya juga mengingatkan parpol lama untuk lebih berkomitmen dalam menunjukkan transparansi laporan keuangan.

“Ada beberapa partai dominan menjadi pengusung pemerintah yang belum terlibat, tapi concern mereka yang kami dapatkan saat audiensi memang ada kesulitan antarpartai berbeda-beda. Kami akan mendorong setidaknya tahun 2018 (lebih terbuka), karena jumlah peserta meningkat,” ujar Arif.

Bendahara Umum DPP Gerindra Thomas A Muliatna Djiwandono menjelaskan, kesiapan partainya dibuktikan dengan adanya struktur organisasi khusus yang mengurusi segala bentuk informasi yang berkaitan dengan publik, termasuk anggaran partai bernama PPID. “Partai Gerindra adalah partai rakyat, milik rakyat, jadi kita berkomitmen untuk membangun akuntabilitas, transparansi, dan keterbukaan informasi kepada publik termasuk anggaran partai kami,” kata Thomas.

Thomas menjelaskan, pihaknya mengapresiasi kunjungan para komisioner KIP untuk menyosialisasikan rencana gerakan keterbukaan informasi publik yang akan diikuti seluruh parpol peserta Pemilu 2019.

“Partai Gerindra pada tahun 2014 dan 2016 mendapat peringkat pertama mengenai keterbukaan informasi publik dari KIP, dan sebelumnya di tahun 2013 Partai Gerindra juga telah memperoleh penghargaan dari lembaga Transparansi Internasional Indonesia (TII) sebagai partai yang memiliki indeks transparansi pendanaan yang tertinggi,” tutur Thomas.

Sumber: republika.co.id

Mataram (7/1) – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Nusa Tenggara Barat (NTB) kembali menjadi juara Keterbukaan Informasi Publik. Hal itu dinobatkan Komisi Informasi Daerah (KIP) NTB pada acara pengumuman Keterbukaan Infomasi Publik.

Acara tersebut dilakukan untuk mengukur tingkat keterbukaan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat terhadap Badan Publik. KIP NTB sendiri menggolongkan badan publik menjadi beberapa kategori yaitu, pemerintah kabupaten/kota, SKPD Provinsi, media cetak dan elektronik, partai politik sera kategori baru insan pers.

“Tahun 2016 ini untuk kedua kalinya secara berturut-turut PKS NTB menempati jawara sebagai partai politik paling terbuka dan transparan pada publik.”kata Anggota Komisi Informasi NTB Agus Artha, di Hotel Grand Legi Mataram, Kamis (7/1) pagi.

Sementara itu Ketua Komisi Informasi Pusat Abdul Hamid Dipo Pramono, PKS mendapat skor cukup tinggi 98,50 dibanding kategori lain. Penilaian pemeringkatan ini sudah melalui metode yang ilmiah dan dilakukan oleh Komisi Informasi yang juga lembaga independen.

“PKS sudah dua kali berturut-turut mendapat pemeringkatan pertama di NTB, ini menunjukkan bahwa PKS sudah memberikan informasi sesuai harapan publik,” ungkapnya.

Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) diterima langsung oleh Sekretaris Umum Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PKS NTB Uhibbussa’adi, ST yang diserahkan oleh Wakil Gubernur NTB H. Moh Amin, SH.

“Kami bersyukur atas penghargaan ini, terima kasih atas kerja keras dari semua pihak di PKS, ini menjadi penyemangat untuk tetap menjaga komitmen memberikan pelayanan informasi pada masyarakat sebagai bentuk pertanggungjawaban publik dari PKS,” ucap Uhibbussa’adi, ST.

Dari dua belas Partai politik di NTB hanya delapan parpol yang dapat di evaluasi dan ada empat parpol yang tidak mengembalikan kuisioner yang disebar oleh KIP NTB.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) terus berkomitmen untuk menjadi partai yang mendukung keterbukaan informasi bagi publik. Komitmen PKS ini mendapat apresiasi Keterbukaan Informasi kategori partai politik oleh Komisi Informasi Pusat (KIP) di Istana Negara, Jakarta, Selasa, (15/12).

Ketua Bidang Humas Dewan Pengurus Pusat (DPP) PKS, Dedi Supriadi mengatakan, PKS sudah mendapatkan apresiasi yang sama dua tahun berturut-turut. “Apresiasi Keterbukaan Informasi merupakan raihan lembaga baik pemerintah, dunia usaha maupun partai politik yang dianggap mampu memberikan informasi kepada masyarakat dengan baik,” katanya, Selasa, (16/12).

Apresiasi yang merupakan inisiatif KIP ini dilakukan di Istana Negara dan diserahkan langsung oleh Presiden RI Joko Widodo. Ketua Bidang Humas Dewan Pengurus Pusat (DPP) PKS Dedi Supriadi, yang mewakili pimpinan partai menerima apresiasi tersebut.

“Ini prestasi yang laik disyukuri, disamping menjadi cambuk untuk lebih baik lagi di tahun-tahun berikutnya. Dengan atau tanpa apresiasi dari KIP, PKS berkomitmen untuk menerapkan good party governance (tata kelola partai yang baik),” kata Dedi.

Salah satu wujudnya, terang dia, memberikan informasi seluas-luasnya kepada masyarakat tentang visi, misi, jajaran pengurus, program, dan kegiatan partai. Partai politik juga wajib memberikan informasi kepada publik karena parpol mendapatkan dana dari APBN yang sumbernya dari masyarakat.

“Berapapun dana yang kami dapat dari masyarakat selalu mendapat audit dari pihak berwenang, dan terbuka untuk diakses publik,” terang Dedi.

Sumber: republika.co.id

Jakarta – Indonesia Corruption Watch (ICW) merilis hasil Indeks Transparansi laporan keuangan 9 partai politik melalui permintaan informasi ke parpol. Hasilnya, PKS menjadi partai pertama yang langsung memberikan konfirmasi.

“‎Partai pertama yang langsung memberikan laporan keuangan adalah PKS melalui konsolidasi pada mediasi pertama,” ujar peneliti ICW Abdullah Dahlan kepada wartawan di kantor ICW, Kalibata, Jaksel, Kamis (12/3/2015).

Partai kedua yang memberikan laporan keuangannya adalah Golkar melalui mediasi ketiga. ‎”Sementara partai ketiga yang memberikan adalah PKB melalui mediasi ketiga. Namun laporan yang diberikan belum diaudit,” jelasnya.

PAN adalah partai keempat yang memberikan laporan keuangannya kepada ICW. Meskipun memberikan dan mematuhi keputusan KIP, laporan keuangannya diberikan setelah proses ajudikasi.

“Hal yang sama juga dilakukan oleh PPP, memberikan laporan keuangannya setelah proses ajudikasi,” tambahnya.

PDIP yang berada di peringkat keenam memberikan laporan keuangannya setelah melalui proses mediasi selama 4 kali. “Hasilnya laporan keuangan yang diberikan hanya dari APBN dan masih proses audit keuangan secara umum,” sambungnya.

Partai Gerindra adalah partai yang belum memberikan hasil laporan keuangannya karena masih dalam proses audit. Sementara mediasi telah sampai pada proses ketiga. “Sementara Hanura setelah mediasi ketiga masih belum memberikan laporan keuangannya,” kata Abdullah.

DPP Partai Demokrat adalah partai kesembilan dalam Indeks transparansi laporan keuangan partai. “Setelah proses ajudikasi pun, partai Demokrat belum menyerahkan dan tidak mematuhi putusan KIP,” tukasnya.

(rni/tor)

Merdeka.com – Komisi Informasi Publik (KIP) melakukan pemeringkatan pada sejumlah lembaga soal transparansi. Ada enam lembaga publik yang ikut dalam pemeringkatan ini mulai dari Kementerian, Partai Politik sampai Perguruan Tinggi.

Pemeringkatan badan publik ini dilaksanakan KIP sejak 27 Oktober sampai 4 Desember. Pada hari ini, hasil pemeringkatan itu dipaparkan ke Wakil Presiden Jusuf Kalla.

“Untuk mendapatkan hasil yang presisi dengan realitas implementasi keterbukaan informasi yang dilakukan oleh badan publik, Komisi Informasi melakukan 2 tahapan penilaian,” kata Ketua Komisi Informasi Pusat (KIP), Abdulhamid Dipopramono, di kantor Wakil Presiden, Jumat (12/12).

Penilaian ini dilakukan melalui beberapa tahapan. Tahap pertama adalah penyebaran kuesioner penilian mandiri ke seluruh Badan Publik. Tahap kedua visitasi ke seluruh badan publik yang memiliki bobot yang cukup untuk masuk dalam peringkat 10 besar berdasarkan penilaian tahap satu.

Setelah kuesioner dikumpulkan, muncul hasil yang mengejutkan dari kategori Partai Politik. Menurut KIP, ada empat partai yang dinilai paling transparan.

Partai apa saja itu?

Posisi pertama ditempati Partai Gerakan Indonesia Raya. Partai berlambang burung garuda itu dianggap paling transparan dengan perolehan nilai 57.

Tak cuma Gerindra, dua partai yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih juga masuk dalam empat besar partai dengan tingkat transparansi yang cukup baik.

” PKS dengan nilai 31,” jelas Abdulhamid.

Selain dua partai itu, ada nama PKB dengan perolehan nilai 22 dan PAN dengan nilai 16.

“Sayangnya PKS dan PKB tidak ada ada yang hadir,” tambahnya.

Sebenarnya, hasil ini agak membingungkan karena KIP tak menjelaskan dalam hal apa partai-partai di atas pantas dinilai sangat transparan. Belum lagi, dari sepuluh partai di Parlemen, tidak muncul enam partai lainnya, seperti Partai Demokrat, PDIP dan Golkar.

“Dari 12 partai politik yang diberikan kuesioner penilaian mandiri (self assessment questioner) oleh Komisi Informasi, praktis hanya 4 (empat) partai politik saja yang mengembalikannya. Oleh karena itu, partai politik di posisikan sebagai kategori yang harus diperlakukan secara khusus. Sebagaimana badan publik lainnya, keempat partai politik tersebut juga harus melalui dua tahapan penilaian, yakni penilaian mandiri dan verifikasi website, serta visitasi. Oleh karenanya, pada dasarnya hasil di atas merupakan hasil dari penilaian akhir partai politik yang mengembalikan kuesioner ke Komisi Informasi,” beber Abdulhamid.

Merdeka.com – Komisi Informasi Pusat (KIP), memaparkan Laporan Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik tahun 2014 di hadapan Wakil Presiden, Jusuf Kalla.

Ada enam kategori yang menjadi dinilai yakni, badan Publik Kementerian Lembaga (34 Kementerian), Badan Publik Badan/Lembaga (135 Badan/Lembaga), Badan Publik Provinsi (34 Provinsi), Badan Publik BUMN (138 BUMN), Badan Publik Partai Politik Nasional (12 Parpol), dan Badan Publik Perguruan Tinggi Negeri (61 PTN).

“Untuk mendapatkan hasil yang presisi dengan realitas implementasi keterbukaan informasi yang dilakukan oleh badan publik, Komisi Informasi melakukan 2 tahapan penilaian,” kata Ketua Komisi Informasi Pusat (KIP), Abdulhamid Dipopramono, di Kantor Wakil Presiden, Jumat (12/12).

Penilaian ini dilakukan melalui beberapa tahapan. Tahap pertama adalah penyebaran kuesioner penilian mandiri ke seluruh Badan Publik. Tahap kedua visitasi ke seluruh badan publik yang memiliki bobot yang cukup untuk masuk dalam peringkat 10 besar berdasarkan penilaian tahap satu.

“Secara keseluruhan, pemeringkatan badan publik ini dilaksanakan sejak tanggal 27 Oktober sampai dengan 4 Desember,” imbuhnya.

Dari hasil tersebut didapatkan hasil untuk masing-masing kategori akan menerima penghargaan yang secara simbolis diberikan oleh Jusuf Kalla.

Untuk kategori Kementerian, Kementerian Keuangan dinilai paling transparan dengan total nilai akhir 100. Untuk kategori Badan/Lembaga, Arsip Nasional Republik Indonesia dinilai paling transparan dengan total nilai 94,4.

Untuk kategori Pemerintah Provinsi, Nusa Tenggara Barat dinilai paling transparan dengan total nilai 98. Untuk kategori BUMN, PT Bio Farma dinilai paling transparan dengan total nilai 85,8. Untuk kategori Perguruan Tinggi Negeri, Universitas Indonesia dinilai paling transparan dengan total nilai 77,8.

Untuk kategori Partai Politik, Partai Gerakan Indonesia Raya dinilai paling transparan dengan nilai 57. Namun, tidak ada satupun petinggi Partai Gerindra yang hadir untuk menerima penghargaan tersebut. Penghargaan diterima oleh perwakilan Partai Gerindra.

“Di bawah Gerindra ada PKS dengan nilai 31, PKB dengan nilai 22 dan PAN dengan nilai 16. Sayangnya PKS dan PKB tidak ada ada yang hadir,” ucapnya. [lia]

Sumber: merdeka.com

Mataram (2/12) – Komisi Informasi Provinsi (KIP) Nusa Tenggara Barat (NTB) mengumumkan peringkat Keterbukaan Informasi Publik, Senin (1/12) malam, di Mataram. Pemeringkatan ini dilakukan untuk mengukur sejauh mana badan publik membuka akses informasi kepada masyarakat. KIP NTB menggolongkan badan publik menjadi beberapa kategori yaitu, Pemerintah kabupaten/kota, SKPD, media cetak dan elektronik, dan partai politik.

Untuk kategori partai politik, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) NTB menempati peringkat pertama disusul Partai Demokrat, PDI Perjuangan dan Hanura. Menurut Ketua KIP NTB Syauki, PKS menjadi partai yang paling terbuka dan transparan kepada masyarakat.

“KIP melakukan penilaian kepada semua parpol di NTB. Apakah mereka terbuka dan menyediakan informasi tentang partai mereka kepada masyarakat,” ungkap Syauki.

Ketua Dewan pengurus Wilayah (DPW) PKS NTB Suryadi Jaya Purnama, secara langsung menerima piagam penghargaan dari KIP yang serahkan oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi NTB Abdul Hadi.

“Alhamdulillah, kami di PKS memang berkomitmen untuk selalu dekat dan terbuka kepada masyarakat. Kantor kami di jalan lingkar selatan terbuka bagi masyarakat, silakan datang untuk mengenal kami lebih dekat. Website kami www.pksntb.org juga bisa diakses 24 jam,” terang Suryadi dengan penuh semangat.

Dalam lampiran surat keputusan KIP NTB tentang Penganugerahan Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Badan Publik Provinsi NTB, PKS menempati urutan pertama dengan skor sebagai berikut:

PKS 54,5000
Partai Demokrat 36,1450
PDIP 30,7750
Hanura 24,3750
PAN 20,5250

Keterangan Foto: Ketua DPW PKS NTB, Suryadi Jaya Purnama saat kampanye Cagub NTB

Sumber: pks.id

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Wilayah Banten mendapatkan penghargaan sebagai Partai Politik tersiap pertama dalam pelaksanaan Undang-Undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik untuk tingkat Provinsi Banten. Penghargaan tersebut diberikan oleh Komisi Informasi Provinsi (KIP) Banten, dalam penganugerahan KIP Award, di Pendopo Gubernur Banten, Selasa (10/12/2013).

Penghargaan ini diserahkan kepada Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PKS Banten, Irfan Maulidi yang pada kesempatan tersebut diwakilkan oleh Ketua Bidang (Kabid) Humas DPW PKS Banten, Siti Saidah Silalahi.

“Penghargaan ini diberikan karena PKS dianggap menjadi partai yang paling transparan di Banten, dengan penilaian paling utama kehumasannya, keterbukaan informasi publik,” tutur Saidah.

Wakil Ketua KIP Banten, Toni Anwar Mahmud menjelaskan bahwa selain memberikan penghargaan terhadap Partai Politik tersiap dalam menjalankan UU No.14 Th.2008, KIP Award ini juga memberikan penghargaan terhadap SKPD dan Pemerintah Kabupaten/Kota terpatuh dalam menjalankan UU No.14 Th.2008. (ded/dakwatuna)

Sumber: dakwatuna.com