Pos

Oleh: Grady Nagara

Sekitar 18 tahun silam, KOMPAS pernah mengeluarkan artikel bertajuk, “Menggali Dana, Menghalalkan Cara.” Tajuk ini bercerita tentang banyaknya partai politik yang kelimpungan dalam mencari dana dikarenakan biaya politik yang mahal. Akibatnya sudah dapat dipastikan: korupsi merajalela, dan parpol menjadi kambing hitamnya. Sebab, korupsi dianggap sebagai cara partai untuk mendapatkan dana yang besar dalam waktu singkat.

Dalam survei Litbang KOMPAS tahun 2002, sebanyak 84,6% responden (n=862) menyatakan bahwa parpol tidak transparan dalam mencari dana. Hasil ini melengkapi survei Litbang KOMPAS di tahun sebelumnya, yang menyebutkan bahwa 47,8% responden (n=810) menyatakan kekecewaannya terhadap kinerja parpol. Survei ini kurang lebih menunjukkan bahwa sebagian besar responden kecewa dengan parpol, karena diantaranya ada 12,5% responden yang menjawab tidak tahu, dan 39,7% responden menyatakan tidak kecewa. Lagi-lagi alasannya adalah korupsi, dan tentu saja parpol adalah pelakunya.

Di tengah persepsi publik yang menyebut bahwa parpol itu korup, nyatanya era reformasi tetap mampu melahirkan anti-tesis dari bobroknya partai politik di Indonesia. Anti-tesis itu adalah: Partai Keadilan (PK); dan kini disebut sebagai Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Di tengah tren kekecewaan publik terhadap parpol, PKS justru melawan tren tersebut. Prestasi elektoral PKS tahun 2004 adalah buktinya. Dari hasil pemilu 2004, PKS meraih suara sebanyak 7,34%, dan jumlah ini melesat jauh dari hasil pemilu 1999 di mana PKS (saat itu PK) meraih 1,36% dari total jumlah suara.

Beberapa ahli menerka-nerka berbagai variabel yang mendorong PKS mencapai prestasi fantastis tersebut. Namun, semua mengerucut pada satu kesimpulan: bahwa PKS memiliki organisasi kepartaian yang solid hingga level akar rumput, dan partisipasi anggota partai yang begitu optimal (Permata 2008; Rahmat 2007; Muhtadi 2012).

Lalu apa kaitannya dengan isu korupsi? Sederhananya, soliditas dan partisipasi membuat angka korupsi partai semakin tertekan. Dengan alasan mahalnya biaya politik, logikanya, soliditas dan partisipasi membuat biaya politik yang mahal itu mampu ditanggung secara kolektif oleh anggota partai. Jika Anda pernah mendengar adagium kader PKS yang berbunyi, “Sunduquna Juyubuna” (dana dari kantong kami sendiri), itu adalah cermin soliditas organisasi PKS yang bukan sekedar isapan jempol belaka.

Mari kita lihat bagaimana riwayat anti-korupsi PKS.

Pertama, PKS mampu mengumpulkan iuran anggota yang lebih signifikan dibandingkan dengan partai lain. Dalam studi Didik Suprianto, dkk. (2011) yang berjudul Anomali Keuangan Politik, PKS dianggap sebagai satu-satunya parpol yang mampu mengumpulkan iuran anggota. Yang perlu disadari adalah, iuran anggota merupakan prosedur pendanaan partai yang legal (diatur dalam UU partai politik), namun, justru ditinggalkan sendiri oleh kebanyakan partai. Kemampuan pengumpulan iuran adalah indikator paling jelas bahwa anggota partai memiliki rasa kepemilikan yang kuat terhadap partai. Dan ini dimiliki oleh PKS.

Kedua, komitmen kuat anggota PKS membuat partai ini mampu menekan biaya operasionalnya sendiri. Misalnya, para kader PKS mampu berpartisipasi aktif dalam kegiatan partai meski dibayar secara cuma-cuma, bahkan, rela tidak dibayar sama sekali (Muhtadi 2012). Beberapa kader di tingkat daerah bahkan mengalihfungsikan rumah pribadinya sebagai kantor cabang partai (Machmudi 2006). Salah satu yang cukup fenomenal adalah, pengumpulan dana melalui aksi GALIBU (Gerakan Lima Puluh Ribu), di mana lewat aksi ini, PKS meraih Rp 2,4 miliar yang kemudian digunakan untuk membiayai Musyawarah Nasional 2015 lalu.

Ketiga, dalam catatan sejarah, kader PKS memiliki komitmen yang kuat dalam pemberantasan korupsi. M. Imdadun Rahmat (2008) dalam bukunya yang berjudul Ideologi Politik PKS, menyebut bahwa gerakan melawan korupsi sudah dilakukan sejak partai ini muncul di arena politik nasional. Nurhmahmudi Ismail, seorang kader PKS yang menjabat sebagai Menteri Kehutanan dan Perkebunan era presiden Gus Dur, pernah berupaya memberantas korupsi birokrasi di tubuh kementeriannya. Hanya dalam waktu sepuluh bulan kerja, tidak kurang dari 15 kasus korupsi besar telah dibongkar. Kasus ini melibatkan konglomerat hitam, bahkan terkait dengan bisnis “keluarga cendana” yang sebelumnya belum pernah bisa disentuh (Rahmat 2008: 46).

Contoh lain, misalnya, PKS merupakan partai yang dianggap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) paling sering melaporkan gratifikasi. KOMPAS tahun 2008 pernah memberitakan bahwa PKS melaporkan gratifikasi kepada KPK sebesar Rp 1,9 miliar, yang dibandingkan dengan partai Golkar sebagai partai yang lebih besar dari PKS, hanya melaporkan sebesar Rp 15,8 juta pada saat itu. Pelaporan gratifikasi tentu saja adalah soal moral, dan fakta ini menunjukkan bahwa banyak pejabat publik dari PKS yang mampu menunjukkan integritasnya.

Saya akan berikan lagi contoh yang lain. Beberapa kader PKS di daerah pernah melaporkan berbagai praktik korupsi dan telah “menyelamatkan” uang negara hingga Rp 739,5 miliar. Salah satu kader PKS juga pernah menjadi kunci dalam pengungkapan skandal korupsi dana haji di departemen agama RI. Kemudian di tingkat lokal, beberapa kader PKS yang menjabat sebagai anggota DPRD pernah menolak pemberian suap, bahkan melaporkan para penyuap tersebut kepada penegak hukum. (Noor 2006: 138).

Dengan demikian, tidak hanya kemampuan pengelolaan dana partai yang cukup baik, PKS juga mampu membuktikan semangat perjuangannya yang pernah tertuang dalam “Falsafah Dasar Perjuangan dan Platform Kebijakan PK Sejahtera.” Semangat tersebut berbunyi: Substansi moralitas perjuangan PK sejahtera sendiri adalah bersih, peduli dan profesional (DPP PKS 2008: xi).

Kita memang tidak bisa menafikan bahwa ada beberapa kader PKS yang terjerat kasus korupsi. Tapi, itu juga tidak bisa membuat kita menutup mata bahwa PKS mampu mempertahankan komitmennya sebagai “partai bersih.” Hal ini masih dapat kita lihat dalam konteks bagaimana PKS mengelola organisasinya.

Pada 2015, Indonesia Corruption Watch (ICW) menobatkan laporan keuangan PKS sebagai yang paling transparan dibandingkan partai lain. Indikator yang digunakan adalah respons uji akses terhadap masing-masing Dewan Pimpinan Pusat (DPP) partai. Hasil dari respons uji akses menunjukkan bahwa DPP PKS memberikan laporan keuangan pada mediasi pertama. Dengan kata lain, PKS merupakan yang paling responsif saat publik mengakses laporan keuangan partai. Perlu digarisbawahi, kemudahan akses laporan keuangan menunjukkan indikasi bahwa laporan tersebut transparan, dan tentu saja transparansi adalah indikator paling sederhana untuk menunjukkan bahwa partai politik lebih bebas korupsi.

Jadi, apa yang sebenarnya ingin saya sampaikan?

Ini adalah riwayat anti-korupsi PKS, sebuah partai yang lahir dari rahim reformasi, dan telah membawa semangat reformasi yang menginginkan negara ini terbebas dari korupsi. Saya hanya ingin agar fakta ini diketahui banyak orang. Oleh sebab itu, saya berpikir, dengan track record ini, kita perlu memberikan kesempatan lebih pada PKS untuk mengelola negara jika kita peduli pada isu korupsi.

Sumber: kumparan.com

Para calon anggota legislatif (caleg) dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menandatangani pakta integritas menuju Pemilu 2019.

Pakta integritas tersebut terdiri dari delapan poin, yang ditantangani dalam acara Konsolidasi Nasional Pemenangan Pemilu 2019, di Hotel Bumi Wiyata, Depok, Jawa Barat, Minggu (14/10/2018).

Presiden PKS Sohibul Iman menyebutkan, salah satu poin terkait larangan melakukan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), ketika terpilih nanti.

Penandatanganan pakta integritas tersebut turut disaksikan oleh Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang.

“Pertama yang secara langsung terkait KPK adalah bahwa seluruh caleg PKS, ketika terpilih mereka berkomitmen untuk tidak melakukan tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme,” ujar Sohibul saat konferensi pers di Hotel Bumi Wiyata, Depok, Jawa Barat, Minggu (14/10/2018).

Selain itu, terdapat pula poin tentang penggunaan kampanye positif yang tidak memecah-belah bangsa selama masa kampanye.

Salah satu poin lainnya terkait komitmen para caleg untuk bekerja atas dasar kepentingan rakyat, jika terpilih nanti.

Sohibul mengatakan, Saut memberi apresiasinya atas pakta integritas tersebut. Namun, Saut juga menekankan soal implementasinya.

“Tadi Pak Saut menyampaikan kepada saya, ‘Boleh enggak Pak saya berkomentar?’, ‘Oh, boleh Pak’, (Pak Saut bilang) ‘Isinya bagus, sudah detail, tinggal nanti bagaimana mengsupervisinya’,” tutur Sohibul.

Untuk itu, menurut Sohibul, pihaknya akan meningkatkan kerja sama dengan KPK demi memperkecil potensi-potensi tindak pidana korupsi yang dilakukan kadernya.

Sumber: Kompas

Jakarta (31/5) – Ketua Bidang Kepemudaan Mardani Ali Sera mendukung sikap tegas Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam rangka membuat aturan larangan terkait Caleg Mantan Koruptor dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) untuk Pemilihan Legislatif 2019.

“Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) merupakan pendukung sikap KPU menolak mantan koruptor jadi caleg di Pileg 2019 untuk mendukung kualitas parlemen dari hulu,” kata Mardani di Jakarta, Kamis (31/5/2018).

Legislator FPKS ini mengapresiasi sikap Ketua KPU Arief Budiman dan jajarannya yang menegaskan larangan mantan koruptor mendaftar sebagai caleg. Karena menurutnya, KPU sebagai penyelenggara Pemilu juga memiliki wewenang sesuai dengan tupoksinya untuk mencapai tujuan Pemilu berkualitas.

“Saya mengapresiasi Arief Budiman dan kawan-kawan KPU mempertahankan usulan aturan ini termasuk berani mengatakan tidak pada Presiden,” ujarnya.

Sebelumnya, KPU beralasan terdapat sebuah pasal dalam Pasal 169 huruf d dalam UU 17 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, calon presiden dan wakil presiden ialah orang yang tidak pernah mengkhianati negara serta tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya. KPU menilai semestinya hal yang sama juga diberlakukan kepada caleg yang akan menduduki parlemen.

Wakil Ketua Komisi II DPR tersebut mengatakan, aturan ini akan berdampak positif dalam sistem Demokrasi di Indonesia. “Kualitas elit yang terpilih jadi sedikit lebih baik dengan tidak adanya eks pesakitan dalam perkara korupsi terpilih lagi,” katanya.

Menurut Ketua DPP PKS ini, sikap PKS ini merupakan sikap dari civil society dan oleh institusi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), “Sikap kami ini merupakan aspirasi dari masyarakat yang mendukung tidak ada lagi caleg mantan koruptor,” ujarnya.

Mardani berharap dengan tidak ada lagi caleg eks koruptor, maka akan memperbaiki kualitas Demokrasi di Indonesia. Ia pun mengajak partai lain ikut mendukung KPU, “Saya mengajak partai lain mendukung peraturan ini untuk kepentingan bangsa Indonesia yang lebih baik ke depannya,” pungkasnya.

Sebelumnya DPR, pemerintah, dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menolak usulan KPU tersebut dalam Rapat Dengar Pendapat di Komisi II DPR terkait penyusunan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU), Senin (22/5/2018).

Sumber: pks.id

Jakarta (3/4) – Duta Besar Kerajaan Belanda untuk Indonesia Rob Swartbol memiliki kesan tersendiri terhadap Partai Keadilan Sejahtera. Dia menganggap PKS memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk dinamika politik Indonesia saat ini.

Ketika ditanya 3 kata apa yang paling menggambarkan tentang PKS? Pak Dubes menjawab, “Transparant, anti-corruption and islamic.” Dalam kunjungannya ke DPP PKS, Duta Besar Swartbol dan timnya diterima langsung oleh Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman, Ketua Badan Pembinaan dan Pengembangan Luar Negeri (BPPLN) DPP PKS Sukamta dan Staf Khusus Presiden PKS Muhammad Kholid. Diskusi berlangsung hangat dan cukup mendalam.

Meskipun tampak serius, Dubes Swartbol dan Presiden PKS juga terlihat saling lempar canda dan tawa sehingga situasi lebih rileks dan akrab. Dubes Swartbol sempat menyinggung kaos dan hastag #2019GantiPresiden yang sedang viral dan menyebar luas, “Jadi PKS pasti tidak mendukung Pak Jokowi? Dan memastikan mendukung Pak Prabowo?”tanya Pak Dubes. “Yang paling rasional bagi PKS memang begitu. Tidak bersama Pak Jokowi di 2019 nanti. Dan sekarang pilihan yang tersedia adalah Pak Prabowo. Kami sudah intensif membangun koalisi sejak 2014, pilkada dan insyAllah di 2019 nanti.” Jawab Sohibul Iman.

Sumber: pks.id

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M. Syarif menilai, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memiliki rekam jejak yang baik. Terutama dalam hal sistem kaderisasi, sumber keuangan, dan manajemen keuangan partai politik.

“Salah satu sistem kaderisasi partai politik yang paling bagus adalah PKS dibandingkan dengan partai partai yang lain. Ini dari studi yang saya tahu di KPK dan ketika saya masih di LIPI,” kata Laode di Gedung DPP PKS, Jalan TB. Simatupang No.82, Pasar Minggu Jakarta Selatan, Rabu (20/9).

Kunjungan KPK ke kantor PKS merupakan kunjungan terakhir KPK ke partai politik, yang bertujuan untuk memaparkan Sistem Integritas Partai. Hal tersebut dilakukan oleh KPK sebagai bentuk pertanggungjawaban lembaga antirasuah terhadap partai politik.

“Kami pikir KPK harus ikut bertanggung jawab tentang ini. Setelah diteliti dengan LIPI, yang kami lihat adalah soal transparansi dan akuntabilitas keuangan partai politik. Yang kedua tentang kode etik partai dan yang ketiga serta kaderisasi partai politik,” ungkap Laode.

“Tanpa kami datang, sebenarnya tidak apa-apa. Karena by nature, by structure, nilai-nilai integritas itu sudah ada di PKS,” tambahnya.

Sumber: republika.co.id

Jakarta (28/4) – Fraksi PKS DPR RI menegaskan menolak inisiatif Hak Angket terhadap KPK yang diajukan sejumlah anggota DPR, khususnya di Komisi III.

Menurut Ketua Fraksi PKS, Jazuli Juwaini, penolakan tersebut diambil setelah mengkaji secara mendalam implikasi hak angket terhadap upaya penegakan hukum oleh KPK. Agar tidak ada kesan mengganggu dan menghambat KPK dalam pemberantasan korupsi.

“Sesuai kajian Fraksi dan arahan DPP, Fraksi PKS memutuskan tidak ikut menandatangani hak angket agar tidak terkesan mengganggu KPK dalam menegakkan hukum (pemberantasan korupsi),” lanjutnya.

Menurut Jazuli Juwaini adalah hak anggota atau fraksi lain di DPR yang mengusulkan hak angket sebagai upaya untuk mendalami dan mungkin mengoreksi berbagai kejanggalan proses internal KPK, seperti bocornya sprindik, BAP, surat cekal; etika penyebutan nama-nama orang yang (baru) diduga terlibat; serta terkait proses-proses tugas dinas dan penganggaran di internal KPK.

Namun demikian, Fraksi PKS menilai hal tersebut cukup diselesaikan melalui mekanisme Rapat Kerja antara Mitra DPR (Komisi III) dengan KPK.

“Tentu KPK juga harus terbuka dan memperbaiki diri jika masukan dan koreksi tersebut benar dan konstruktif semata-mata demi menjaga marwah KPK sendiri agar pemberantasan korupsi semakin efektif, menutup celah kelemahan, dan abuse of power,” pungkas Jazuli.

Sumber: pks.id

Berita Metro TV (Kamis 13/3/2014) merilis kasus korupsi yang menimpa partai politik. Dari 9 Parpol yang sekarang ada di DPR RI, PKS adalah partai yang lebih bersih, sedang PDIP menjadi JUARA PARPOL TERKORUP. Namun anehnya, seperti diberitakan Metro TV ini, parpol yang kadernya banyak terjerat kasus korupsi malah banyak dipilih dalam survei-survei.

Berikut Ranking Korupsi Parpol yang dirilis Metro TV:

1.PDIP : 84 Kasus wow !!
2.Golkar : 60 Kasus
3.PAN : 36 Kasus
4.Demokrat : 30 Kasus
5.PPP : 13 Kasus
6.PKB. : 12 Kasus
7.Hanura : 6 Kasus
8.Gerindra : 3 Kasus
9.PKS : 2 Kasus

Sumber: nahimunkar.org

Media online nasional BERITASATU.COM mengadakan POLLING “Parpol Bersih Korupsi” dengan pertanyaan:

Belakangan ini semakin banyak kader parpol yang duduk di jajaran eksekutif, legislatif, dan yudikatif, yang dipenjara dan juga menjadi tersangka kasus korupsi oleh KPK. Parpol pun kini menjadi salah satu sarang koruptor. Menurut Anda, parpol mana yang relatif bersih dari korupsi?

Hasil Polling sampai saat ditulisnya berita ini (Jumat, 22/11/2013) menunjukan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dipilih sebagai parpol yang relatif paling bersih dari korupsi. Mayoritas pembaca (41,7%) memilih PKS sebagai parpol terbersih.

Berikut hasil lengkap sementara polling:

1. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) (41.7%)
2. Partai Bulan Bintang (PBB) (28.7%)
3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) (7.3%)
4. Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) (7.3%)
5. Partai Nasdem (3.6%)
6. Partai Amanat Nasional (PAN) (2.4%)
7. Partai Demokrat (PD) (2.0%)
8. Partai Golongan Karya (Golkar) (1.6%)
9. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) (1.6%)
10. Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) (1.2%)
11. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) (1.2%)
12. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) (1.2%)

Sumber: bali.pks.id

POLLING yang dilakukan salah satu media online nasional BERITASATU yang dilakukan beberapa hari ini menunjukan publik masih percaya PKS sebagai parpol yang relatif paling bersih dari korupsi dibanding parpol-parpol lain peserta pemilu 2014.

Polling terbuka tentang “Parpol Bersih Korupsi” terhadap 12 parpol peserta pemilu 2014 ini menunjukan mayoritas publik (87,4% pembaca, sampai tulisan ini dibuat) memilih PKS sebagai parpol terbersih.

Kasus yang menimpa mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaq dinilai publik hanya rekayasa penjatuhan citra PKS, namun upaya itu tak berpengaruh di arus bawah. Hal itu dituturkan oleh Dedi K yang ikut memberikan suara pada Polling tersebut.

“Kasus suap impor daging adalah kasuss yg direkayasa. Kasus yg dipaksakan untuk menghancurkan citra PKS yg bersih. Tapi lihatlah kebenaran akan pasti terungkap,” tulisnya di kolom komentar Polling.

Hal senada diungkapkan Mr TEP:

“Alhamdulillah kepercayaan saya terhadap PKS ga berubah Saya dan keluarga besar saya tetap mendukung PKS di 2014. PKS terus bekerja ke masyarakat2 di tingkat bawah. Kami TIDAK terpengaruh dengan ISU2 Miring tentang PKS di MEDIA2. itu semuanya “PESENAN POLITIK” dan memang media2 tersebut punya orang partai lain wajarlah dia menjelek2an partai dakwah ini.”

Irna juga yakin PKS masih terbersih:

“Sy tetep yakin PKS partai bersih, pemberitaan yg sll miring tdk banyk berpengaruh pd kader dibawh..”

Salah seorang abdi negara, Handi berkmentar senada:

“PKS masih jauh lebih bersih dari partai-partai lainnya. Itu Fakta, gak percya tanya ICW. Sebagai PNS, saya setia milih PKS di 2014. Masalah buat loe :p” (Handi)

Dari Lampung, Aripin menyatakan, “Kami sekeluarga sampai kapanpun tetap dukung PKS lah.”

Nunu Nugraha, salah seorang pembaca mengapresiasi PKS karena kerja nyatanya.

“Walaupun begitu besar badai yg menimpa PKS, saya dari dulu akan tetap dukung PKS.. karena yang sy liat, pks bekerja bukan hanya pas mau pemilu doang…sy doakan smoga PKS menjadi partai pemenang pemilu 2014.”

Demikian beberapa komentar dari peserta POLLING “Parpol Bersih Korupsi” di BERITASATU.

Sumber: pkssiak.org