Pos

PKS Siap Transparan Perihal Dana Kampanye

Bogor (25/09) — Ketua Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Keadilan Seajhtera (PKS), Mardani Ali Sera mengungkapkan PKS akan terus berusaha menjadi Partai yang terbuka kepada masyarakat perihal tranparansi dan akuntabilitas dana kampanye.

“Institusionalisasi Partai Politik harus dibangun dari Integritas lembaga yang kuat dan PKS siap! itu bisa dibuktikan dari menjadi partai pertama yang melaporkan dana kampaye nya ke KPU,” kata Mardani, Selasa (25/09/2018).

Inisiator gerakan #2019GantiPresiden ini mengatakan, money politics masih menjadi masalah dalam sistem demokrasi Indonesia. Menurutnya, money politics dapat menghambat kemajuan Indonesia.

“Selama uang adalah segalanya dalam kontestasi demokrasi kita, maka jangan bermimpi Indonesia akan menjadi negara yang adil dan makmur,” ujarnya.

Menurut Mardani, Partai Politik seharusnya menjadi salah satu institusi yang dapat dipercaya oleh masyarakat, diawali dengan transparansi dan akuntabilitas dana kampanye.

“Salah satu prinsip utama demokrasi adalah masalah akuntabilitas dan tranparansi keuangan dana kampanye. PKS akan selalu mengupdate dana kampanye dan dana bantuan politik setiap tahunnya di website www.pks.id,” lanjutnya.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI ini juga menjelaskan, PKS juga telah bekerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membahas tentang pelaporan dana kampanye Partai. Mardani berharap, hal ini dapat membawa perbaikan dalam sistem demokrasi Indonesia kedepan.

Sumber:pks.id

PKS Selalu Update Laporan Dana Bantuan Parpol Tiap Tahun

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) akan terus berusaha menjadi partai yang terbuka kepada masyarakat soal transparan dan akuntabilitas dana kampanye.

Hal itu disampaikan Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera, kepada Tribunnews.com, Selasa (25/9/2018).

“Institusionalisasi Partai Politik harus dibangun dari integritas lembaga yang kuat dan PKS siap! itu bisa dibuktikan dari menjadi partai pertama yang melaporkan dana kampayenya ke KPU,” ujar Inisiator gerakan #2019GantiPresiden ini.

Lebih jauh, ketua Timses Anies Baswedan-Sandiaga Uno itu mengatakan bahwa hantu dalam sistem demokrasi indonesia adalah masalah money politik.

“Selama uang segalanya dalam kontestasi demokrasi, jangan mimpi Indonesia akan menjadi negara yang adil dan makmur,” ucap wakil Ketua Komisi II DPR RI ini.

Menurut Wakil Ketua Timses Pemenangan Pasangan Capres nomor Urut 2 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, sudah selayaknya partai politik di Indonesia institusi yang bisa dipercaya oleh masyarakat dimulai dari transparan dan akuntabel soal dana kampanyenya.

Ia juga mengatakan, selama ini PKS bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membahas prihal pelaporan dana kampanye Partai.

“PKS juga selalu mengupdate laporan dana bantuan Partai Politik setiap tahunnya di website www.pks.id/laporan-keuangan,” katanya.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI itu berharap Demokrasi di Indonesia kedepan semakin baik dan baik lagi.

“Salah satu prinsip utama demokrasi adalah masalah akuntabilitas dan transparansi keuangan serta dana kampanye politik sebagai perwujudan teransparasi kelembagan,” ujarnya.(*)

Sumber: http://www.tribunnews.com/nasional/2018/09/25/pks-selalu-update-laporan-dana-bantuan-parpol-tiap-tahunnya-di-website-wwwpksidlaporan-keuangan

PKS Ingin Pertahankan Kualitas Laporan Keuangan Lebih Baik

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) disebut mendapat banyak pujian dari berbagai pihak, terkait pengelolaan dan pelaporan keuangan PKS mendapatkan pujian dari beberapa pihak.

Bendahara Umum PKS, Mahfudz Abdurrahman, mengatakan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Indonesia Corruption Watch (ICW) mengakui kualitas laporan keuangan DPP PKS.

“Kita ingin pertahankan kualitas ini. Pertama soal iuran anggota atau internal sebagai sumber keuangan yang cukup bagus. Terus pengelolaan dan pelaporan yang cukup baik oleh ICW dan KPK,” kata Mahfudz, Jumat (14/9).

Mahfudz menambahkan, agar tidak terjadi pelanggaran pengelolaan keuangan, pihaknya rutin menggelar Rakornas Bendahara dari berbagai tingkatan partai.

“Yang kedua juga mempertahankan kredibilitas keuangan PKS seperti yang diapresiasi KPK dan ICW. Bukan hanya sekadar mendapatkan pengakuan tapi juga sering diminta menjadi narasumber semacam menjadi rujukan oleh partai politik lain,” kata Mahfudz,” ujarnya.

Rakornas, ujar Mahfudz, juga digelar agar pengelolaan dana kampanye Pemilu 2019 tetap sesuai koridor dan taat asas. Apalagi, 22 September mendatang harus ada laporan terkait dana kampanye baik pileg maupun pilpres.

“Yang pasti harus lebih baik lagi, apalagi dengan semangat Muharram. Hari ini harus lebih baik dari kemarin, dan besok harus lebih baik dari hari ini,” tandas Mahfudz. [fiq]

Sumber: rmol.co

Kemendagri: PKS Selalu Tepat Waktu Laporkan Dana Banpol

Jakarta (8/8) – Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Dirjen Polpum) Kementerian Dalam Negeri Soedarmo mengakui bahwa Partai Keadilan Sejahtera (PKS) selalu tepat waktu dalam pelaporan pertanggungjawaban dana bantuan politik.

“Selama ini PKS tepat waktu terus. Saya apresiasi juga buat PKS,” kata Soedarmo saat menyerahkan bantuan dana politik di kantor DPP PKS Jakarta Selatan, Rabu (8/8/2018).

Soedarmo mengatakan tak ada perubahan signifikan pada penggunaan dana Banpol. Yang ditekankan adalah penggunaan dana parpol yang harus akuntabel, harus transparan, penggunannya sesuai dengan peraturan pemerintah.

Ia menyebut dana Banpol 60 persen alokasi untuk pendidikan politik dan 40 persen untuk kesekretariatan.

“Penekanannya adalah penyampaian pertanggungjawabannya tepat waktu. Dulu masih ada toleransi, sekarang dari pihak BPK sebagai pihak pemeriksa tidak memberikan toleransi. Akhir Januari sudah harus melaporkan pertanggungjawaban dari masing-masing partai politik,” ungkapnya.

Uniknya, dana parpol yang diterima oleh PKS diterima pada tanggal 8 bulan 8 dan jumlah nilainya berjumlah awal 8.

“Memang sudah ada kesepakatan untuk penandatanganan administrasi pemberian dana parpol ini bisa dilaksanakan pada tanggal 8 dan jumlahnya 8 juga. Ini takdir. PKS banyak tirakat tampaknya he-he-he,” selorohnya.

Sumber: pks.id

Pimpinan KPK: Laporan Keuangan PKS Bagus

KPK hari ini mendatangi kantor DPP Partai Keadilan Sejahtera. Wakil Ketua KPK Laode M Syarif mengatakan sistem kaderisasi PKS lebih bagus daripada partai lain.

Laode mengetahui hal itu saat bekerja menjadi peneliti. Dia menegaskan telah mengetahui sistem kaderisasi PKS dengan baik sejak jauh hari sebelum bertugas di KPK.

“Kalau soal salah satu yang bagus sistem kaderisasinya, salah satunya PKS, dibanding parpol lainnya. Ini dari studi yang saya tahu sebelum saya di KPK, sebagian sistem rekrutmennya itu jauh lebih terarah,” kata Laode di kantor DPP PKS, Jl TB Simatupang, Jakarta Selatan, Rabu (20/9/2017).

Laode berujar, para peneliti dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia menilai laporan keuangan PKS juga merupakan salah satu laporan yang lebih baik jika dibandingkan dengan partai politik lainnya. Bahkan ia juga diberi tahu jumlah pemilih PKS.

“Itu indikatornya bukan KPK yang menilai, termasuk teman di LIPI bahwa salah satunya laporan sistem keuangan tentang kajian ini (sistem integritas parpol) pun yang beri laporan terlengkap dari PKS. Sampai kita mengetahui berapa per pemilih, yang disiapkan oleh pemerintah,” ujarnya.

Akan tetapi Laode tidak mau disebut mempromosikan PKS karena sebetulnya hal itu adalah laporan dari peneliti dan LIPI. Ia juga diberi tahu PKS memiliki pengawas internal untuk para kadernya.

“Terus terang dari PKS,untuk pengawas internal ada khusus juga. Sistem kaderisasinya cukup tertata. Tapi saya nggak mau juga nanti dibilang mempromosikan PKS. Tapi itu hasil kajian LIPI,” ungkap Laode.

Sementara itu, Presiden PKS Sohibul Iman menjelaskan di dalam partainya telah ada empat sistem integritas yang diminta KPK, yaitu pendanaan parpol yang akuntabel, kode etik, kaderisasi yang terstruktur dan berjenjang, dan sistem rekrutmen pejabat publik melalui parpol. Selanjutnya kalangan internal partainya akan melakukan evaluasi terhadap poin apa yang masih kurang.

“Dari paparan KPK, kami berkomitmen membangun sistem integritas. Karena salah satu misi kepemimpinan PKS, kita ingin leading dalam good political governance. Tentu salah satunya sistem integritas,” ungkap Sohibul.

“Dengan pertemuan hari ini, ada sharing dari KPK bilang, ini lo partai yang berintegritas seperti ini. Ada empat komponen. Kami sudah sampaikan kami punya sistem seperti ini. Nanti kami lihat mana yang masih bolong di kami. Dari situ kami akan follow up, baik menutup yang bolong atau karena dibuka peluang oleh KPK. Kami akan kerja sama dengan KPK untuk sempurnakan sistem integritas di PKS,” ujarnya.
(yld/dnu)

Transparansi Laporan Keuangan Partai Versi ICW: PKS Paling Kooperatif

Jakarta – Indonesia Corruption Watch (ICW) merilis hasil Indeks Transparansi laporan keuangan 9 partai politik melalui permintaan informasi ke parpol. Hasilnya, PKS menjadi partai pertama yang langsung memberikan konfirmasi.

“‎Partai pertama yang langsung memberikan laporan keuangan adalah PKS melalui konsolidasi pada mediasi pertama,” ujar peneliti ICW Abdullah Dahlan kepada wartawan di kantor ICW, Kalibata, Jaksel, Kamis (12/3/2015).

Partai kedua yang memberikan laporan keuangannya adalah Golkar melalui mediasi ketiga. ‎”Sementara partai ketiga yang memberikan adalah PKB melalui mediasi ketiga. Namun laporan yang diberikan belum diaudit,” jelasnya.

PAN adalah partai keempat yang memberikan laporan keuangannya kepada ICW. Meskipun memberikan dan mematuhi keputusan KIP, laporan keuangannya diberikan setelah proses ajudikasi.

“Hal yang sama juga dilakukan oleh PPP, memberikan laporan keuangannya setelah proses ajudikasi,” tambahnya.

PDIP yang berada di peringkat keenam memberikan laporan keuangannya setelah melalui proses mediasi selama 4 kali. “Hasilnya laporan keuangan yang diberikan hanya dari APBN dan masih proses audit keuangan secara umum,” sambungnya.

Partai Gerindra adalah partai yang belum memberikan hasil laporan keuangannya karena masih dalam proses audit. Sementara mediasi telah sampai pada proses ketiga. “Sementara Hanura setelah mediasi ketiga masih belum memberikan laporan keuangannya,” kata Abdullah.

DPP Partai Demokrat adalah partai kesembilan dalam Indeks transparansi laporan keuangan partai. “Setelah proses ajudikasi pun, partai Demokrat belum menyerahkan dan tidak mematuhi putusan KIP,” tukasnya.

(rni/tor)

PKS Partai Terbaik Dalam Transparansi Laporan Keuangan

Indonesian Corruption Watch (ICW) mengeluarkan hasil kajian tentang transparansi laporan keuangan Partai Politik di Indonesia. Dari sembilan Partai yang dinilai, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menempati urutan pertama sebagai Partai paling transparan laporan keuangannya.

Peneliti ICW, Abdullah Dahlan mengatakan bahwa saat pihaknya meminta akses laporan keuangan kepada sembilan Partai yang diteliti, PKS menjadi partai pertama yang memberikan data tersebut dan menyajikan secara lengkap dan transparan.

Selain sebagai partai yang pertama memberikan Laporan keuangan, PKS juga adalah partai yang memberikan laporan yang sudah teraudit. Dan laporan tersebut langsung diberikan pada mediasi pertama kali. Sementara partai lain setelah mengalami beberapa kali mediasi baru memberikan.

Setelah PKS, partai berikutnya yang cepat merepson permintaan Laporan keuangan tersebut adalah Partai Golkar setelah melalui mediasi ketiga.

“Partai ketiga adalah PKB melalui mediasi ketiga. Namun laporan yang diberikan belum diaudit,” jelas Abdullah.

PAN merupakan partai keempat yang memberikan laporan keuangan, tapi diberikan setelah melalui proses ajudikasi untuk mematuhi ketentuan dari Komisi Informasi Publik (KIP). Partai selanjutnya adalah PPP yang juga melalui proses ajudikasi.

Sementara PDIP sebagai partai pemenang Pemilu menempati urutan keenam partai yang patuh memenuhi ketentuan transparansi publik dalam laporan keuangan partai. PDIP baru memberikan laporan keuangannya setelah diadakan 4 kali mediasi dan laporannya masih tahap audit.

Sumber: fren247.com

PKS Terbaik, Demokrat Terburuk

Indonesia Corruption Watch (ICW) melakukan kajian dan analisis terhadap laporan keuangan sembilan partai politik peserta pemilu 2014 berdasarkan indeks transparansi. Hasilnya, Partai Demokrat berada di posisi terburuk, sedangkan PKS terbaik.

Hal itu diungkapkan peneliti ICW, Abdullah Dahlan dalam diskusi media di Jakarta, Kamis (12/3), guna menyikapi wacana dari Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo tentang subsidi Rp 1 triliun dari APBN. Abdullah mengatakan, tidak semua partai mau transparan dalam memberikan laporan keuangannya.

“Ketika kami menguji akses informasi, ada partai yang tidak mau memberikan informasi bahkan tidak mematuhi putusan ajudikasi (penyelesaian sengketa informasi, red) di KIP (Komisi Informasi Pusat). Itu Partai Demokrat. PAN juga mengajukan ajudikasi tapi akhirnya memberikan informasinya,” kata Abdullah.

Nah, partai yang paling bagus tata kekola maupun transparansinya adalah PKS. ICW mencatat partai yang kini dipimpin Anis Matta itu bagus dalam hal laporan konsolidasi dengan memuat sumber-sumber pendanaan baik dari APBN/APBD, maupun dari anggota partai.

“Temuan kami hanya PKS yang melakukan itu. Harus diakui PKS lebih baik, namun tidak menutup kemungkinan oknum kader PKS terlibat korupsi,” kata peneliti ICW lainnya, Donald Fariz dalam diskusi itu.(fat/jpnn)

Hasil Kajian ICW tentang Tingat Transparansi Parpol:

  1. PKS
  2. Golkar
  3. PKB
  4. PAN
  5. PPP
  6. PDI Perjuangan
  7. Gerindra
  8. Hanura
  9. Partai Demokrat

Sumber jpnn.com

Laporan Keuangan PKS Terbaik Menurut ICW

Indonesia Corruption Watch (ICW) melakukan kajian dan analisis terhadap laporan keuangan sembilan partai politik peserta pemilu 2014 berdasarkan indeks transparansi. Hasilnya, Partai Demokrat berada di posisi terburuk, sedangkan PKS terbaik.

Hal itu diungkapkan peneliti ICW, Abdullah Dahlan dalam diskusi media di Jakarta, Kamis (12/3), guna menyikapi wacana dari Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo tentang subsidi Rp 1 triliun dari APBN. Abdullah mengatakan, tidak semua partai mau transparan dalam memberikan laporan keuangannya.

“Ketika kami menguji akses informasi, ada partai yang tidak mau memberikan informasi bahkan tidak mematuhi putusan ajudikasi (penyelesaian sengketa informasi, red) di KIP (Komisi Informasi Pusat). Itu Partai Demokrat. PAN juga mengajukan ajudikasi tapi akhirnya memberikan informasinya,” kata Abdullah.

Nah, partai yang paling bagus tata kekola maupun transparansinya adalah PKS. ICW mencatat partai yang kini dipimpin Anis Matta itu bagus dalam hal laporan konsolidasi dengan memuat sumber-sumber pendanaan baik dari APBN/APBD, maupun dari anggota partai.

“Temuan kami hanya PKS yang melakukan itu. Harus diakui PKS lebih baik, namun tidak menutup kemungkinan oknum kader PKS terlibat korupsi,” kata peneliti ICW lainnya, Donald Fariz dalam diskusi itu.(fat/jpnn)

Hasil Kajian ICW tentang Tingat Transparansi Parpol:

  1. PKS
  2. Golkar
  3. PKB
  4. PAN
  5. PPP
  6. PDI Perjuangan
  7. Gerindra
  8. Hanura
  9. Partai Demokrat

Sumber: jpnn.com

ICW: Demokrat Partai Terburuk soal Akses Laporan Keuangan, PKS Terbaik

Partai Demokrat dinilai sebagai partai terburuk dalam indeks transparansi laporan keuangan partai. Hal itu berdasarkan kajian yang dilakukan Indonesia Corruption Watch (ICW) terhadap sembilan partai politik. Peneliti ICW, Abdullah Dahlan, mengatakan, ketika pihaknya mencoba mengakses informasi atas laporan keuangan Partai Demokrat, laporan itu tak kunjung diberikan sekalipun proses permintaan itu telah mencapai tahap ajudikasi melalui Komisi Informasi Pusat (KIP).

“Ketika kami menguji akses informasi, ada partai yang tidak mau memberikan informasi, yaitu Partai Demokrat,” kata Dahlan di kantornya, di Jakarta, Kamis (12/3/2015). Selain Demokrat, PAN menjadi partai tersulit berikutnya dalam hal akses informasi laporan keuangan. Meski demikian, PAN akhirnya memberikan laporan tersebut setelah melalui proses ajudikasi. Sementara itu, posisi terbaik ditempati PKS dan diikuti Golkar, PKB, PPP, PDI Perjuangan, Gerindra, dan Hanura.

“Partai yang terbaik dalam akses informasi yaitu PKS. Ketika menjalani proses mediasi pertama di KIP, mereka sudah menyerahkan laporannya. Namun, tidak menutup kemungkinan oknum kader PKS terlibat korupsi,” katanya.

Dahlan menambahkan, parpol merupakan badan publik yang sumber pendanaannya tidak hanya dari iuran anggota, tetapi juga dari donasi publik dan sumbangan negara atau daerah. Untuk itu, sudah seharusnya parpol membangun sistem tata kelola laporan keuangan yang baik dan mudah diakses publik.

Sumber: kompas.com