Pos

,

PKS, Partai Karyawan Sejati

Kebangetan banget kalau PKS gak punya program buat buruh, kebangetan banget kalau PKS gak mikirin nasib kalangan pekerja. Kenapa saya tulis kebangetan banget?

Karena..

PKS itu bisa dibilang Partai Karyawan Sejati. Di kota-kota besar dan kantong industri, kader dan pengurus PKS banyak banget yang berprofesi sebagai buruh pabrik atau karyawan perusahaan.

Dulu saya pernah jadi pengurus PKS di Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi. Saat itu, hampir semua pengurusnya adalah pekerja pabrik. Hanya ada 2 orang yang berprofesi sebagai guru sekolah swasta.

Ada yang kerja di AHAEM, K*yab@, FSC*, SEIW*, D*NSO, Igepe, Dll. Jadi kalau rapat partai kadang yang dibahas masalah perburuhan. Dari kenaikan UMK hingga bonus akhir tahun.

Kader-kader PKS dari kalangan buruh ini pekerja keras dan tahan banting. Ada yang pulang shift malam, pagi-pagi langsung ikut aksi bela Palestina atau turun membantu korban banjir. Ada juga yang merelakan jam lemburnya berkurang dan lebih memilih ikut kampanye.

Presiden FSPMI-KSPI, Said Iqbal pernah menjadi caleg PKS pada Pemilu 2009. Karena hal itulah hingga sekarang, tokoh buruh Indonesia ini kerap dituding sebagai kader PKS.

Kedekatan PKS dengan kalangan buruh juga terlihat di parlemen. Adalah Anshori Siregar, Anggota Fraksi PKS asal Medan yang paling sigap menerima kehadiran demonstrasi buruh.

Kabupaten Bekasi sebagai lumbung industri juga pernah mencatatkan UMK tertinggi saat dulu dipimpin bupati dari PKS, Bang Saadudin.

Nah! Dari fakta-fakta diatas, kebangetan kalau PKS di Pemilu 2019 ini gak mikirin buruh. Alhamdulillah ternyata PKS tetap mikirin buruh. Bahkan sekarang lebih kaya dengan ide-ide segar.

Setelah meluncurkan program kampanye penghapusan pajak motor cc kecil dan pengurusan SIM sekali seumur hidup, kini muncul program baru: Penghasilan Dibawah 8 Juta Bebas Pajak penghasilan.

Program ini super keren. Saat ini, yang terbebas dari PPh baru yang penghasilannya dibawah 4,5 juta.

Jika program ini terlaksana, yang untung ketiga belah pihak. Pekerja, pengusaha dan pemerintah.

Pekerja akan mendapatkan dana tambahan, yang tadinya untuk bayar pajak bisa untuk bayar yang lain-lain. Sektor riil akan meningkat. Tenang aja, dananya kagak bakalan lari keluar negeri. Paling dipakai belanja, cicilan rumah/motor atau bayar biaya sekolah.

Pengusaha juga diuntungkan, apalagi perusahaan yang membayarkan PPh karyawannya. Jika dihapus maka ada cost saving dan bisa digunakan untuk kebutuhan lainnya.

Negara memang akan mengalami penurunan pemasukan dari PPh karyawan, tetapi nanti akan mendapatkan tambahan dari sektor lainnya karena uangnya berputar di masyarakat dan menggerakan pasar.

Terimakasih buat pimpinan-pimpinan PKS yang punya ide-ide segar untuk kami, kalangan pekerja. Semoga kita bisa sukses bersama di 2019.

Enjang Anwar Sanusi

Ojol Cikarang: Kami Dukung Program PKS 2019, SIM Seumur Hidup Pajak Motor Gratis

Bekasi (24/12) — Pasca melakukan flashmob, sosialisasi nomor partai (PKS no 8), juga penyampaian informasi kepada masyarakat terkait SIM seumur hidup dan pajak motor gratis, tim media DPC PKS Cikarang Pusat melakukan wawancara langsung dengan 2 orang driver ojek online (ojol) di Pasar Bersih Cikarang Baru, Kabupaten Bekasi.

“Kami dari ojek online senang pak (dengar program PKS), karena otomatis akan meringankan beban kami yang berpenghasilan kecil,” ungkap Budi, seorang supir ojek online (ojol) Cikarang memberikan pengakuan, Sabtu (22/12/18).

“Apalagi pajak gratis, SIM seumur hidup ..waduh indah tu pak. Mudah-mudahan ojol bisa bantu PKS sehingga program seumur hidup – pajak motor gratis, ojol nih perhatiin,” katanya berbunga-bunga.

Pernyataan Budi, juga diiyakan oleh Jamal rekan sejawat yang terliat nervous oleh sorotan kamera, sehingga hanya memberikan pernyataan singkat dengan kode setuju dan anggukan.

Bagaimana caranya mendukung PKS agar program SIM seumur hidup – pajak motor gratis?

“Caranya ya…calon-calon dari PKS harus dimenangkan!” katanya dengan suara lantang dan mantap. (mk)

Sumber: pks.id

PKS Usul Seniman Ondel-ondel yang Kerap Ngamen Dibina

Ketua Fraksi PKS DPRD Provinsi DKI Jakarta Abdurrahman Suhaimi mengungkapkan keinginannya untuk meningkatkan nasib seniman ondel-ondel melalui pembinaan. Sebagaimana diketahui, ondel-ondel merupakan ikon budaya kota Jakarta.

“Jadi pembinaaan yang kita harapkan, kreasinya tetap dijaga kemudian peluang-peluangnya mereka tetap dikasih. Mereka mesti dibina sehingga, ondel-ondel yang mejadi ikon DKI itu menjadi terarah,” terang Suhaimi, Jumat (14/12/2018).

Ia menjelaskan, ondel-ondel perlu mendapat pembinaan guna melestarikan budaya asli Jakarta ini agar tidak dijadikan sebagai sarana mengamen. DPRD DKI Jakarta bahkan sudah menyiapkan anggarannya, namun besarannya belum disampaikan.

“Yang kita harapkan itu mereka di diwadahi kemudian dibina dan untuk mengembangkan potensi-potensi yang mereka miliki sehingga keterampilann mereka itu berkembang,” imbuhnya.

Senada dengan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta yang berencana melakukan penertiban terhadap ondel-ondel, Suhaimi mengusulkan agar seniman ondel-ondel diberikan wadah berupa sanggar.

“Penertiban itu memang penting karena berhubungan dengan ketertiban umum. Tapi bagian yang penting dari penertiban itu adalah membina mereka dan memberikan sosialisasi kepada mereka,” ujar Suhaimi.

“Kita rencananya memang juga ingin membenahi itu, sesungguhnya ondel-ondel itu emang ngamen cuma belakangan ini memang ada yang salah satu dari kostumnya tidak betul, dua tidak pake musik,” ungkat Plt Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta, Asiantoro di Balaikota Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Kamis (13/12).

Foto: Antara

Sumber: pks.id

Alasan Dibalik PKS Perjuangkan Penghapusan Pajak Sepeda Motor

Jakarta (22/11) — Juru Bicara PKS Muda Bidang Ekonomi, Muhammad Kholid sebutkan PKS akan mengusung keberpihakan ekonomi yang mengedepankan keadilan sosial. Termasuk janji untuk menghapus pajak sepeda motor dan pemberlakukan SIM seumur hidup.

Kholid menjelaskan, gagasan ini sebagai bentuk protes pada pemerintahan Jokowi JK yang dinilai terlalu menguntungkan pihak pemodal dan menyulitkan masyarakat.

“Kita mengusung politik ini sebagai keadilan sosial, jangan hanya kelompok the have yang diberikan insentif dan orang-orang yang tidak memiliki aset tidak mendapatkan keuntungan, PKS ingin memberikan intensif ini kepada masyrakat,” terang Kholid saat konferensi pers di kantor DPP PKS, Kamis (22/11/2018).

Kholid juga memaparkan beberapa kebijakan pemerintah Jokowi-JK yang berpihak pada pemodal tersebut memberikan kerugian yang besar kepada negara, seperti hilangnya triliyunan rupiah dari kebijakan tax holiday.

“Pemerintah sekarang sangat sensitif terhadap para pemodal, sehingga mereka punya tax holiday, kawan-kawan pasti tau betul estimasi penerimaan yang hilang itu sekitar 140-145 Triliyun, Tax Amnesty itu lebih besar lagi,” paparnya.

Berangkat dari berbagai permasalahan tersebut, Kholid menyebutkan jika PKS menang pada pemilu mendatang, PKS akan berusaha mengembalikan kiblat keberpihakan tersebut kepada masyarakat, khususnya masyarakat kelas ekonomi kecil dan menengah.

“Pertumbuhan ekonomi kita 56% disumbang oleh konsumsi masyarakat, sekarang konsumsi masyarakat kita melemah, karena semua serba mahal. Penghapusan Pajak sepeda motor merupakan keberpihakan PKS kepada kelompk lemah, melalui kebijakan ini kita akan meringankan beban mereka,” tutupnya.

Sumber: pks.id

Penghapusan Pajak Sepeda Motor Relevan dengan Kondisi Rakyat

Partai Keadilan Sejahtera menawarkan kampanye gagasan berupa penghapusan pajak sepeda motor dan pemberlakukan sim seumur hidup.

Menurut Ketua Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Sigit Sosiantomo, kampanye ini relevan dengan kondisi sosial masyarakat sekarang. Mengingat kendaraan bermotor, seperti sepeda motor telah menjadi faktor produksi yang bernilai ekonomi.

“Kami rasa, kebijakan untuk bebaskan pajak kendaraan sepeda motor akan disambut baik oleh masyarakat. Kita ingin menjadikan sepeda motor semakin produktif digunakan untuk berbagai kegiatan. Terutama di daerah-daerah yang tidak terjangkau oleh angkutan umum, seperti di pedesaan dan pegunungan. Dibutuhkan transportasi yang efektif melalui sepeda motor,” ujar wakil rakyat dari Fraksi PKS Dapil Jatim I.

Sigit menjelaskan, jika partainya menang pada pemilu 2019 mendatang, dua kebijakan ini tidak bertentangan dengan kebijakan untuk meminimalkan angka kecelakaan.

Karena, menurut Sigit, kampanye SIM seumur hidup tidak menghapuskan seleksi pemberian SIM kepada pengemudi yang layak. “Kami yakin, dua kebijakan tadi tidak bertentangan dengan kebijakan zero accident untuk mengurangi angka kecelakaan seminim mungkin di jalan raya. Tidak butuh waktu lama, dan menjamin yang akan diberikan sim adalah orang yang sudah layak,” jelas Sigit.

Ia juga meyakinkan, kampanye gagasan PKS ini tidak akan menggenjot penjualan sepeda motor di masyarakat. “Mungkin yang akan booming kalau DP-nya nol persen,” katanya.

Sumber: pks.id

Hapus Pajak Sepeda Motor, PKS: Janji Konkret Bukan Pencitraan

Kampanye gagasan yang diusung Partai Keadilan Sejahtera (PKS) soal penghapusan pajak sepeda motor dan sim seumur hidup disebut sebagai janji konkret yang bisa diwujudkan, bukan sekedar pencitraan.

Ketua Departemen Politik Dewan Pengurus Pusat (DPP) PKS Pipin Sopian menuturkan, kebijakan ini berangkat dari hasil kajian yang matang dengan melibatkan beberapa kepala daerah dari PKS.

“Sebagai partai politik, kami tentu menawarkan gagasan kampanye yang bukan sekedar pencitraan, tetapi ini adalah janji kongkrit kami yang sudah kami kaji, sudah kami diskusikan dengan kepala daerah yang kami miliki, dan ini insya Allah bisa realistis untuk diwujudkan,” jelas politisi PKS ini.

Salah satu hasil kajiannya, menurut Pipin, kemacetan di jalan raya paling banyak disebabkan oleh kendaraan roda empat, dibandingkan roda dua. Ia menuturkan, minat masyarakat terhadap kendaraan roda dua masih tinggi, karena dianggap lebih murah dan efektif untuk saat ini.

Hal itulah yang menjadi peluang ekonomi bagi ojek online untuk menjadi alternatif transportasi umum, diluar kereta rel listrik (KRL) commuter line yang dapat mengangkut jutaan penumpang.

“Saat ini, ojek online menjadi salah satu transportasi umum yang diminati, mudah, murah dan efektif bagi masyarakat. Beberapa kajian kalau kita baca, commuterline dalam satu hari mengangkut satu juta penumpang. Sedangkan ojek online 15 juta dalam satu minggu. Artinya perbandingannya hampir dua kali lipat, 15 juta dan tujuh juta,” ujar Pipin.

Ia mengkritisi beberapa insentif yang digulirkan pemerintah karena lebih cenderung berpihak kepada masyarakat kalangan atas dan pemodal, sehingga tidak berdampak langsung kepada masyarakat bawah.

“Jadi kami kira, kebijakan pemerintah harus melihat bagaimana perkembangan kondisi saat ini. Jadi keberpihakan kita kepada roda dua ini sangat rasional dan betul-betul dibutuhkan. Mungkin ini akan pro dan kontra, tetapi yang diuntungkan adalah masyarakat kecil. Dan itulah prioritas kampanye PKS ke depan,” ujarnya lagi.

Dengan dasar itulah, Pipin mengemukakan alasan partainya melahirkan dua kebijakan yang dianggap pro kepentingan masyarakat.

“Intinya keadilan sosial bagi mereka. Dan tentu, ini kampanye gagasan bagi kami. Saya kira, partai lain belum menyampaikan ini. Ini adalah janji kampanye PKS,” imbuhnya.

Sumber: pks.id

Program Penghapus Pajak Sepeda Motor Lahir dari Aspirasi Masyarakat

Juru Bicara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Pipin Sopian tegaskan program kampanye PKS untuk menghapuskan pajak Motor dan pembelakuan SIM Seumur Hidup merupakan program yang realistis dan lahir dari aspirasi masyarakat.

“Program kampanye ini berdasarkan aspirasi masyarakat, bukan ujug-ujug tanpa mendengar aspirasi dulu. Kami melakukan kajian dan menemukan masyarkat megeluhkan pajak motor dan SIM, mereka ingin SIM itu seumur hidup seperti e-ktp,” tegas Pipin selepas agenda diskusi “Kontroversi Penghapusan Pajak Motor dan Pemberlakuan SIM Seumur Hidup”, Rabu (28/11/2018), Jakarta Selatan.

Menurut Pipin, program kampanye ini dikeluarkan dalam rangka menunjukan keberpihakan PKS kepada masyrakat. Karena, menurutnya selama ini kebijakan negara tentang pajak tidak berpihak kepada masyrakat kecil.

“Kami ingin keadilan itu merata, tidak hanya orang kaya saja yang merasakan intensif pajak. Triliyunan rupiah diputihkan begitu saja. Berbeda dengan motor yang belum bayar pajak, dikejar-kejar kemudian disita. Keberpihkan negara ini kemana?” lanjutnya.

Pipin juga membantah kebijakan tersebut akan meningkatkan tingkat kecelakaan pengendaraan moto. Menurutnya, kedua hal tersebut tidak berkorelasi satu sama lain.

Pipin menyampaikan, PKS telah mempersiapkan sistem pengawasan kepada pemilih SIM sehingga tidak bersikap seennaknya atau membahayakan ketika mengendarai motor.

“Solusi kecelakaan, kami memperlajari negara-negara maju yang memberlakukan poin kesalahan, sebut saja misalnya maksimal 12 poin. Ketika sudah mencapai 12 poin, SIM akan dibekukan. Pengurangan poin akan dilihat dari jenis pelanggaran yang dilakukan oleh pengendara,” terang Pipin.

Meskipun memunculkan pro kontra ditengah masyarakat, Pipin meyakini bahwa gagasan ini akan memberikan kebermanfaatan yang banyak kepada masyarakat.

“Membawa gagasan baru itu memang tidak mudah. Sama dengan gagasan DP 0% oleh DKI, tapi lama kelamaan Pak Jokowi sendiri ingin memberlakukan di pemerintah Pusat,” katanya.

Sumber: pks.id

PKS Janji Hapus Pajak Sepeda Motor dan SIM Seumur Hidup

Wakil Ketua Tim Pemenangan Pemilu (TPP) PKS, Almuzzammil Yusuf mengatakan, pada Pemilu 2019, PKS menjanjikan dua hal jika menang. Partai yang diketuai Sohibul Iman ini akan memperjuangkan Rancangan Undang-undang (RUU) Penghapusan Pajak Sepeda Motor dan Pemberlakuan SIM Seumur Hidup.

“Maksud kami dengan pajak sepeda motor adalah pajak kendaraan bermotor (PKB), pajak bea balik nama kendaraan bermotor (PBBNKB), Tarif Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan, biaya administrasi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan biaya administrasi Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) untuk sepeda motor ber-cc kecil. Yang kami maksud dengan SIM adalah SIM A, SIM B1, Sim B2, SIM C dan SIM D,” kata Almuzzammil di DPP PKS, Jakarta Selatan, Kamis 22 November 2018.

Almuzzammil menjelaskan alasan PKS memperjuangkan RUU Penghapusan Pajak Sepeda Motor dan pemberlakuan SIM seumur hidup pada Pemilu 2019.

“Pertama kebijakan ini akan meringankan beban hidup rakyat. Data-data menunjukan beban hidup rakyat semakin berat, karena tarif dasar listrik naik, harga beras kualitas medium yang terus naik berdasarkan data BPS yaitu rata-rata harga beras sepanjang 2010 sampai 2018 (dari Rp6.700 naik menjadi Rp12.000),” katanya.

Menurut Almuzzammil, dengan demikian pengurangan beban sekecil apapun, termasuk misalnya, pengurangan pajak (tax cuts) dan pembayaran SIM hanya sekali seumur hidup akan disambut rakyat dengan gembira. Terdapat 105 juta sepeda motor di Indonesia, di mana sebagian besar di antaranya adalah milik rakyat kecil.

“Sebagian besar sepeda motor dimiliki oleh saudara-saudara kita yang lemah ekonominya, mereka adalah orang-orang yang paling akan diuntungkan dari kebijakan ini. Mereka adalah orang-orang yang sedang beranjak dari kelas bawah menuju kelas menengah. Jadi penghapusan pajak sepeda motor ini akan mengurangi beban pemilik 105 juta sepeda motor ini,” katanya.

Sumber: viva.co.id

PKS Komitmen Perjuangkan Kebijakan yang Tak Bebani Rakyat Kecil

Jakarta (22/11) — Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berkomitmen akan terus memperjuangkan kebijakan-kebijakan yang tidak membebani masyarakat kecil.

Hal ini disampaikan Sekretaris Bidang Ekonomi Keuangan, Industri, Teknologi dan Lingkungan Hidup (Ekuintek-LH) DPP PKS Handi Risza, di Kantor DPP PKS, Jakarta Selatan, Kamis (22/11/2018).

“Di Parlemen kita bisa melihat, PKS memberikan catatan kritis terhadap Tax Amnesty, PKS juga perjuangkan untuk tidak menaikan Tarif Dasar Listrik, kami juga mengkritisi anggaran pemerintah yang tidak pro rakyat, itu bentuk perjuangan Parlemen yang sudah rutin PKS lakukan” terang lelaki lulusan Doktor Ekonomi Islam tersebut.

Kedepan PKS akan terus memperjuangkan kebijakan-kebijakan yang dapat meringakan beban masyarakat.

Salah satunya menurut Handi adalah dengan menghapuskan pajak sepeda motor dan pemberlakuan SIM seumur hidup.

“Kedepannya ini akan kita perjuangkan, karena kebijakan ini berdampak langsung pada masyarakat. Kita melihat sekarang di masyarakat kita, motor bukan lagi menjadi alat transportasi semata, tapi juga sudah berubah menjadi alat produksi masyarakat untuk mencari penghasilan,” katanya.

Selain meringankan beban ekonomi masyarakat, Handi menambahkan kebijakan ini juga merupakan bentuk kompensasi kepada masyarakat atas transportasi publik Indonesia yang masih belum layak dan ramah untuk penumpang.

“Ini juga bentuk kompensasi yang diterima oleh masyarakat kelas bawah ketika transportasi publik kita belum memadai artinya belum layak. Selama ini belum ada (transportasi layak), maka kebijakan ini akan terus kami perjuangkan,” terangnya.

Sumber: pks.id

PKS: Kedekatan dengan Rakyat Bukan Hanya Slogan, tapi Kebijakan

Jakarta – Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyebut Joko Widodo-Ma’ruf Amin merupakan sosok yang lahir dari rakyat, beda dengan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yang disebutnya kebarat-baratan. Sekjen PKS Mustafa Kamal mengatakan seorang pemimpin dekat dengan rakyat dilihat dari kebijakannya.

“Kedekatan pada rakyat itu paling substantif adalah sejauh mana kebijakan-kebijakan politik yang ada betul-betul membela rakyat,” kata Sekjen PKS Mustafa Kamal di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (16/10/2018).

Mustafa mengatakan tafsir kedekatan rakyat itu bukan sekadar dari profil seseorang. Menurut dia, masyarakat kini telah cerdas menilai apakah pemimpin dekat dengan rakyat atau sebaliknya.

“Bukan sekadar perwajahan, profil, itu sudah mulai tidak lagi mudah ya dibuat-buat sekarang ini karena masyarakat semakin cerdas apakah orang yang kemudian berperilaku seolah-olah merakyat itu betul-betul kebijakannya merakyat, ya yang sekarang ini sedang menjadi fenomena politik dan masyarakat semakin cerdas bisa mencerna,” tutur Mustafa.

“Sekali lagi oleh karena itu kedekatan dengan rakyat itu bukan hanya sekadar slogan, bukan hanya sekadar perwajahan tapi yang paling penting kepada kebijakan. Kebijakan yang betul-betul berpihak pada rakyat,” imbuh anggota DPR itu.

Bagi Mustafa, ada takaran terkait kebijakan yang dekat dengan rakyat. Dia berbicara soal harga-harga di pasar hingga nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat (AS).

“Kalau harga-harga naik, ya, di pasar, kemudian pengangguran meningkat lalu kemudian berbagai hal yang menjadi kebutuhan masyarakat yang dasar tidak terpenuhi, itu tentu saja jauh dari komitmen kerakyatan itu sendiri,” cetus Mustafa.

Sebelumnya, Hasto menyebut Jokowi-Ma’ruf Amin sebagai sosok yang lahir dari rakyat. “Pak Jokowi sosok pemimpin dari kalangan rakyat biasa. Demikian halnya KH Ma’ruf Amin, sangat kental dengan tradisi ulama yang begitu dekat dengan umatnya. Melalui sosok paslon 01 ini, rakyat bisa merasakan pentingnya kesetaraan antara pemimpin dan rakyatnya,” kata Hasto.
(gbr/elz)

Sumber: detik.com