PKS: Jangan Sampai Sejengkal Tanah NKRI Dikuasai Kelompok Separatis

Jakarta (04/12) — Anggota Ketua Komisi I DPR RI, Abdul Kharis Almasyhari mengaku prihatin dan mengutuk tindakan kelompok separatis terhadap 31 warga negara Indonesia di Papua. Ia agar TNI/Polri bisa memberikan perlindungan kepada pekerja yang sedang membangun tanah Papua.

Seperti diberitakan, telah terjadi pembunuhan di Kali Yigi dan Kali Aurak Distrik Yall, Kabupaten Nduga, Papua terhadap 31 orang pekerja Trans Papua oleh kelompok Gerakan Separatis Bersenjata (GSB), Senin (03/12/2018) kemarin.

“Sebagai Ketua Komisi 1 DPR RI, saya menyatakan bela sungkawa kepada semua keluarga pekerja yang dibunuh secara keji, saya meminta penegakan hukum dan kalau perlu terjunkan TNI. Jika dibutuhkan dan mendesak, jangan ada sejengkalpun tanah Indonesia yang dibawah kendali Gerakan Separatisme dan melakukan kekejian terhadap rakyat Indonesia,” tegas Kharis di Kantornya, Selasa (04/12).

Menurut anggota DPR dari Fraksi PKS ini, TNI dan BIN tentu telah memiliki informasi dan menganalisis situasi dan kondisi di lapangan, sehingga dapat mengambil langkah segera. Termasuk kerjasama dan koordinasi dengan pihak Kepolisian.

“Ini bukan lagi soal kelompok kriminal, ini menciderai kedaulatan NKRI. Setiap jengkal tanah Republik ini harus aman dari setiap rongrongan kelompok semacam ini,” tegas Kharis.

Anggota DPR asal Solo ini juga menyatakan bahwa keberingasan Gerakan Separatis ini juga harusnya membuka mata dunia agar proporsional melihat masalah di Papua.

“Bagaimana rakyat sipil tidak bersenjata, yang jelas mereka bekerja untuk membangun bumi Papua. Dunia internasional juga harus membuka mata dan melihat persoalan di Papua ini dengan lebih obyektif. Dengan kejadian ini, kita harap peran diplomasi terkait masalah Papua juga penting untuk lebih ditingkatkan. NKRI dan seluruh tanah air dari ujung timur sampai barat adalah wilayah kedaulatan yang wajib dihormati semua negara. Jangan sampai ada intervensi dalam masalah dalam negeri Indonesia,” pungkas Kharis.

Sumber: pks.id

PKS: Aksi 212 Wujud Konkret Pembelaan terhadap Pancasila

Jakarta – Sejumlah elite partai pendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno hadir di acara Reuni 212. Mulai dari elite Gerindra, PKS, dan PAN. Hanya perwakilan elite Partai Demokrat yang tak terlihat diantara tokoh-tokoh yang hadir di panggung utama, di Monas, Jakarta Pusat, Minggu (2/12).

Ketua DPP PKS Sukamta mengapresiasi atas akan diselenggarakannya reuni 212. Hal itu, kata dia, bisa sebagai momentum bagi bangsa Indonesia untuk terus menjadi lebih baik.

Menurutnya, banyak pelajaran yang perlu diimplementasikan dalam aksi 212 ini, sehingga layak kita refleksikan maknanya. Persatuan, pengorbanan dan perjuangan adalah beberapa hal yang ada dalam aksi 212.

“Jadi aksi ini bukan soal SARA, tapi tentang bagaimana elemen-elemen bangsa merekatkan jiwa-jiwa mereka dalam satu aksi. Hal-hal inilah yang perlu terus dipertahankan dan diejawantahkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sama seperti para pendahulu kita yang telah berjuang, berkorban dan bersatu demi merebut dan mempertahankan kemerdekaan NKRI,” kata Sukamta, di Jakarta, Minggu (2/12).

Ia mengatakan, hal yang juga penting digarisbawahi adalah bahwa aksi ini merupakan wujud konkret pembelaan terhadap Pancasila, khususnya sila pertama Ketuhanan Yang Mahaesa. Pesannya, sebagai bangsa jangan sampai melalaikan atau bahkan mengesampingkan nilai-nilai Sila Pertama ini yang menjiwai keempat sila lainnya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

“Oleh karena itu, kita semua berharap reuni 212 bisa tetap berjalan dengan lancar, tertib, damai dan menghasilkan hal-hal bermanfaat bagi umat, bangsa dan negara seperti aksi 212 sebelumnya,” katanya.

Sumber: Suara Pembaruan

Politikus PKS: Belah Dada Saya Ada Tulisan NKRI

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menegaskan tidak menganut sistem khilafah atau ingin menjadikan Indonesia sebagai negara Islam. ‎Politikus PKS, Ahmad Fathul Bari menegaskan partainya dari awal mencintai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Bahkan dia menjamin PKS tidak ingin menjadikan Indonesia sebagai negara Islam.

“Kalau enggak percaya belah dada saya, ada tulisan NKRI-nya,” ujar Bari dalam diskusi di kawasan Cikini, Jakarta, Sabtu (8/9).

Hal ini juga dikatakan Bari yang mengkonfirmasi soal spanduk #2019GantiPresiden di Jawa Barat dengan bertuliskan ‘saatnya khilafah ditegakkan’. Menurutnya tidak mungkin PKS memasang spanduk tersebut.

“Bahkan melihat itu (spanduk khilafah). PKS langsung mencopotnya. Jadi tidak mungkin spanduk dipasang terus langsung dicopot,” katanya.

Lebih lanjut dikatakan Bari, adanya spanduk tersebut juga jelas-jelas merusak citra partai berlogo bulan sabit kembar ini. Sehingga untuk apa PKS memasang spanduk yang merusak citra partai.

“Justru PKS ini dirugikan adanya spanduk seperti itu,” tegasnya.

Oleh sebab itu, Bari berharap supaya intelijen turun tangan menyelidiki siapa yang merusak citra PKS tersebut. Sebab dia meyakini adanya spanduk tersebut bukan dari PKS, melainkan dari oknum yang sengaja ingin merusak mendeskriditkan partai yang dikepalai Sohibul Iman ini.

Sumber: jawapos.com

Sosialisasi Empat Pilar, HNW Ajak Umat Islam Cintai NKRI

Wakil ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Hidayat Nurwahid (HNW) mengajak umat Islam untuk mencintai Al quran, mencintai Islam, dan sekaligus mencintai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Hal itu diungkapkan saat menggelar sosialisasi Empat Pilar MPR di Lembaga Tahfidz Quran Bait Al Rahman, Jakarta Selatan, Sabtu (21/4/2018).

Di hadapan 150 peserta yang terdiri dari orang tua, santri, guru, tokoh masyarakat, dan wisudawan itu, HNW mengatakan bahwa para pahlawan dan tokoh-tokoh umat Islam saat masa perjuangan kemerdekaan, merupakan orang yang sangat cinta NKRI. Maka menurutnya sangat mengherankan jika Umat Islam saat ini dianggap anti NKRI.

“Sebagai umat Islam, kita jangan menjadi anti negara sendiri. Karena NKRI ini hasil ijtihad dan warisan dari para ulama, pimpinan partai dan ormas Islam saat itu,” katanya.

Saat masa perjuangan pula, Ulama bernama Hasyim Asyari, juga pendiri Nahdlatul Ulama, mengeluarkan fatwa jihad untuk melawan penjajahan demi mempertahankan kemerdekaan.

“Saat itu, mempertahankan negara dikatakan hukumnya fardu ain dan siapa pun yang meninggal dalam berjuang, berarti mati syahid,” katanya.

HNW menambahkan, saat Indonesia diambang perpecahan karena politik pecah belah kolonial, seorang ulama bernama Muhammad Natsir, mengeluarkan mosi integral. Mosi tersebut menurut HNW kemudian diterima oleh pemerintahan Sokarno-Hatta.

“Maka kemudian pada 17 Agustus 1950 diproklamarkanlah NKRI. Jadi yang mengembalikan NKRI tidak lain adalah seorang ulama,” katanya.

Bahkan menurut HNW, tokoh emansipasi wanita di Indonesia, RA Kartini tidak lain adalah seorang santriwati dari KH. Sholeh Darat yang juga tercatat sebagai guru dari KH Hasyim Asyari dan KH Ahmad Dahlan.

“Jadi sebenarnya Ibu RA Kartini satu guru dengan ulama pendiri NU dan ulama pendiri Muhammadiyah. Maka tidak heran jika ungkapannya ‘habis gelap terbitlah terang’ itu diambil dari salah satu ayat Al quran,” katanya.

Oleh karena itu HNW berharap, sebagai yang mayoritas di Indonesia, umat Islam mampu untuk terus berpartisipasi dalam ranah politik. Menurutnya Umat Islam jangan sampai tidak menggunakan hak suaranya, alias golput.

“Ketika ada pilkada dan pemilu, umat jangan bersikap golput. Gunakan kedaulatan rakyat untuk memilih pemimpin dan wakil-wakil yang terbaik. Karena kedaulatan di tangan rakyat sebagai hasil amandemen UUD NRI tahun 1945,” katanya.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Sosialisasi Empat Pilar, HNW Ajak Umat Islam Cintai NKRI, http://www.tribunnews.com/nasional/2018/04/23/sosialisasi-empat-pilar-hnw-ajak-umat-islam-cintai-nkri.

Sumber: tribunnews.com

,

PKS: Umat Islam Harus Jadi Garda Terdepan Bela NKRI

Umat Islam merupakan tulang punggung bagi bangsa Indonesia. Sejarah bahkan sudah mencatat dengan tinta emas perjuangan ulama dan umatnya dalam memerdekakan republik ini.

Oleh karena itu, Ketua Fraksi PKS, Jazuli Juwaini meminta para ulama, pesantren, dan umat Islam untuk berada pada garda terdepan dalam menjaga dan membela NKRI dari berbagai ancaman.

“Baik itu ancaman ideologi, budaya, ekonomi maupun kedaulatan wilayah negara,” jelasnya dalam keterangan persnya, Minggu (19/11).

Namun demikian, kata pria yang akrab disapa Ustadz Jazuli ini, pada kenyataannya umat Islam benar-benar berdaya secara sosial, politik, dan ekonomi.

“Dan negara punya kewajiban dan tanggung jawab sejarah untuk memberdayakan umat dalam berbagai bidang,” tegasnya lagi.

Ulama dan pesantren menurut dia, harus mengambil peran yang lebih besar dalam membangun bangsa. Sejalan dengan itu, negara harus hadir dan serius dalam memberdayakan ulama sebagai tokoh panutan dan pesantren sebagai lembaga pendidikan tertua dalam membangun bangsa. [ian]

Sumber: kantorberitapemilu.com

,

Santri dan Ulama Terdepan Perjuangkan NKRI

Jakarta (22/10) — Bangsa Indonesia memeringati Hari Santri Nasional yang jatuh pada 22 Oktober. Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mohamad Sohibul Iman turut mengucapkan selamat Hari Santri Nasional kepada segenap santri dan ulama di Indonesia.

Tanggal 22 Oktober sendiri amat istimewa dalam perjalanan kehidupan bangsa Indonesia. Sohibul Iman menyebut, 22 Oktober 72 tahun yang lalu, para ulama yang dimotori Hadratush Syaikh KH Hasyim Asy’ari mengeluarkan seruan Resolusi Jihad. Seruan itu disambut para santri dengan berjihad mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia yang baru seumur jagung.

“72 tahun yang lalu pekik takbir para kiai dan santri membahana, membumbung tinggi ke langit angkasa Surabaya. Para ulama dan santri berjuang membentengi negeri yang baru saja merdeka,” ujar Sohibul Iman di kantor DPP PKS, Jalan TB Simatupang No 82, Jakarta, Ahad (22/10/2017).

Sohibul Iman menambahkan, jika bangsa ini tidak boleh melupakan jika para santri dan ulama adalah para pejuang. Mereka berjuang di garis depan dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). “22 Oktober Resolusi Jihad dikumandangkan para ulama, membakar semangat perjuangan mengusir penjajah dari kota pahlawan,” tutur Sohibul.

Ia pun menyeru agar umat dan juga bangsa Indonesia memberikan pernghormatan kepada ulama berkat tindakan nyatanya yang selalu mencintai NKRI. “Hormatilah ulama, cintailah para santri. Selamat Hari Santri Nasional semoga Allah SWT memberikan keberkahan,” ucapnya.

Sumber: pks.id

,

Keutuhan NKRI di Punggung Umat Islam dan Ulama

Peranan ulama dan umat Islam tak terlepas dalam cacatan sejarah dalam menjaga keutuhan NKRI serta ideologi Pancasila. Demikian ditegaskan Ketua Fraksi PKS di DPR RI Jazuli Juwaini saat istigasah dan tabligh akbar di Alun-alun Kota Serang, Banten, Minggu (24/9).

Ia mengingatkan, peran ulama dan umat Islam sebagai tulang punggung, penyelamat, dan penjaga ideologi Pancasila serta keutuhan NKRI dari ancaman yang ingin memecah belah bangsa.

Anggota Komisi I DPR ini menegaskan, sampai kapan pun peran itu akan terus dilakukan olah ulama dan umat Islam. “Terlebih ketika saat ini ada upaya-upaya pembelaan, pemakluman atau simpati terhadap komunisme serta penafian sejarah kelam kekejaman PKI di masa lalu,” kata Jazuli.

Acara itu digelar dalam rangka konsolidasi menjaga persatuan NKRI, dan khususnya soliditas umat Islam dalam menghadapi potensi ancaman termasuk isu bangkitnya komunisme. Acara diakhiri dengan nonton bareng film G30S/PKI pada malam harinya.

Selain ribuan massa, acara juga dihadiri alim ulama, habib, aparat TNI dan Polri. Hadir pula Yusril Ihza Mahendra, Kivlan Zein, Yandri Susanto dan lainnya.

Jazuli mengatakan, rakyat terutama generasi muda Indonesia harus diingatkan mengingat sejarah bangsa. Termasuklah sejarah kelam kekejaman PKI. Tujuannya agar rakyat selalu waspada sehingga sejarah kelam itu tidak terulang kembali.

Bersamaan dengan itu tumbuh kecintaan dan semangat nasionalisme untuk mempertahankan dan mengokohkan Pancasila dan NKRI yang kita cintai bersama,” papar dia.

Jazuli mengatakan, semangat ini juga menunjukkan bahwa ulama dan umat Islam cinta tanah air, NKRI, dan persatuan. Karena itu, setiap anasir yang ingin memecah belah bangsa ini pasti akan mendapatkan perlawanan umat Islam. (rul/jpnn)

Sumber: indopos.co.id

Semua Pihak Bertugas Merawat Kesatuan NKRI

Jakarta (21/11) – Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mohammad Sohibul Iman berbicara mengenai kebhinnekaan melalui akun twitter pribadinya pada (20/11/2016) kemarin.

Menurut Sohibul Iman, Kebhinnekaan yang terjadi di Indonesia merupakan keajaiban yang harus dirawat oleh semua pihak.

“Kebhinnekaan terawat bukan karena klaim-klaim sepihak. Tapi karena adanya sikap jujur, terbuka, tenggang-rasa, dan tanggung-jawab secara kolektif! Yuk kita rawat!” Ucap pemilik akun @msi_sohibuliman itu.

Sohibul Iman juga meyakini, dengan adanya nilai-nilai tersebut didalam masyarakat maka kebhinnekaan tidak akan mudah Koyak.

Selain itu, Kang Iman juga menyampaikan pentingnya modal sosial untuk menjaga kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Modal sosial yang dihasilkan tersebut adalah rasa memiliki NKRI (sense of belonging), kebersamaan (togetherness), dan saling percaya (trustworthiness)!” Ucapnya.

Ia juga memaparkan, merawat kebinnekaan dalam tubuh NKRI merupakan tugas semua pihak.

“NKRI yang super majemuk sulit dikelola satu kelompok saja, harus libatkan banyak pihak. Insyaallah kebersamaan akan bawa kejayaan!” tutupnya.

Sumber: pks.id

,

Darurat Ketimpangan Ekonomi

Di suatu pagi tahun 1921, Sukarno muda-yang saat itu masih kuliah-tiba-tiba ingin berkeliling naik sepeda menyusuri daerah selatan Kota Bandung. Dalam perjalanannya, Proklamator itu bertemu dengan seorang petani.

Terjadilah dialog antara keduanya, seperti tertuang dalam buku Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat-nya Cindy Adams.

“Siapa pemilik tanah ini?” tanya Bung Karno. “Saya Tuan,” jawab petani. “Apakah kau miliki ini bersama-sama dengan orang lain?” “Tidak Tuan. Saya memilikinya sendiri.” “Apakah kau membelinya?” “Tidak Tuan, saya dapatkan dari warisan orang- tua.” “Hasil pertanianmu untuk siapa?” “Untuk saya Tuan.”

“Apakah cukup untuk kebutuhanmu?” Dengan mengangkat bahu sebagai tanda kecewa, sang petani menjawab, “Bagaimana mungkin sawah yang begini sempit lahannya bisa mencukupi kebutuhan istri dan empat orang anak?” Di akhir dialog, Bung Karno menanyakan siapa namanya, kemudian dijawab, “Marhaen!” Sejak saat itulah Bung Karno menjadikan Marhaenisme sebagai ideologi perjuangannya.

Cerita tentang Marhaen ternyata masih relevan dengan kondisi kekinian. Jika saja Bung Karno masih hidup, mungkin wajahnya murung meratapi nasib rakyatnya yang masih dalam kubangan kemiskinan meski sudah 70 tahun merdeka. Yang cukup menyedihkan, ketimpangan ekonomi justru kian menjadi-jadi.

Coba kita lihat bagaimana indeks ketimpangan distribusi pendapatan melaju pesat. Di tahun 2000, rasio gini kita masih di angka 0,30, tetapi pada 2014 sudah menembus 0,41. Di daerah perkotaan, rasio gini bahkan mencapai 0,47. Secara khusus Bank Dunia pada 2015 mencatat laju peningkatan ketimpangan ekonomi di Indonesia termasuk paling tinggi di Asia Timur.

Dalam hal distribusi aset lebih memprihatinkan. Rasio gini penguasaan lahan mencapai angka 0,72. Angka ini lebih tinggi daripada rasio gini pendapatan. Badan Pertanahan Nasional bahkan mencatat, 56 persen aset berupa tanah, properti, dan perkebunan hanya dikuasai oleh sekitar 0,2 persen penduduk. Ironis!

Agenda Nasional

Mengatasi darurat ketimpangan ekonomi harus jadi agenda nasional. Pemerintah dan seluruh elite negeri ini tidak boleh menutup mata. Ketimpangan ekonomi yang kronis akan jadi faktor pendorong revolusi sosial, politik, dan krisis ekonomi.

Kita harus belajar dari krisis Musim Semi Arab di Timur Tengah dan krisis keuangan global 2008. Kedua peristiwa itu contoh gagalnya negara-negara mengatasi ketimpangan ekonomi.

Ketimpangan ekonomi juga pemicu meledaknya krisis keuangan global terburuk dalam sejarah perekonomian dunia pasca depresi besar 1930. Adalah Raghuram Rajan dari Universitas Chicago dan mantan Kepala Ekonom IMF yang pertama kali mengutarakan analisis tajamnya bahwa krisis keuangan global 2008 dipicu tingginya ketimpangan ekonomi di AS. Ketimpangan ini mendorong Pemerintah AS bersama Kongres, Bank Sentral AS, lembaga rating, dan bankir investasi secara gegabah berbondong-bondong menawarkan skema investasi properti berupa subprime mortgage, yang ternyata jadi bom waktu jatuhnya pasar keuangan AS dan negara maju lainnya.

Senada dengan Rajan, Joseph Stiglitz, ekonom peraih Nobel Ekonomi dari Universitas Columbia, menggarisbawahi bahwa ketimpangan ekonomi tak hanya merusak sistem keuangan AS dan negara maju, juga melumpuhkan institusi-institusi demokrasi, seperti partai politik, legislatif, eksekutif, dan yudikatif.

Darurat ketimpangan ekonomi menyebabkan demokrasi dibajak oleh kaum oligarki. Mereka akan membuat kebijakan yang hanya menguntungkan dan melanggengkan kekuasaan serta kepentingan ekonomi mereka dan kroni-kroninya. Selain itu, tingginya ketimpangan ekonomi akan menyebabkan masyarakat mengalami ketidakpercayaan baik secara vertikal maupun horizontal. Ada kecemburuan antarsesama dan kemarahan kepada elitenya karena telah menyuguhkan dunia yang timpang. Di saat yang sama, masyarakat yang terbelah akan mengancam kohesi sosial dan menghancurkan sendi-sendi bangunan kepercayaan sebuah negara-bangsa. Sebab, darurat ketimpangan akan menciptakan darurat rasa ketidakadilan.

Transformasi Struktural

Ketimpangan ekonomi yang terjadi di republik ini adalah masalah struktural. Ini buah dari kebijakan negara yang salah arah. Perlu ada transformasi struktural untuk memperbaikinya.

Transformasi struktural adalah kebijakan keberpihakan dari negara untuk menciptakan struktur perekonomian yang memberikan rasa keadilan dan kesetaraan. Keadilan dan kesetaraan tersebut tecermin dari empat hal: distribusi pendapatan, kekayaan/aset, kesempatan, dan kewilayahan yang berkeadilan.

Siapa yang harus memulai terlebih dulu? Pemerintah!

Kebijakan redistribusi aset seperti reforma agraria harus tegas memihak kepentingan publik, terutama kalangan rumah tangga petani yang termarjinalkan. Pemerintah harus berani memberikan batasan penguasaan aset dan sumber daya perekonomian nasional. Sangat tidak bijak jika para pemodal mengeksploitasi aset-aset republik ini demi mengejar pertumbuhan ekonomi yang semu. Tidak ada guna pertumbuhan yang tinggi jika yang menikmati kue perekonomian nasional hanya kalangan the haves dan meninggalkan kelompok the have nots.

Dari sisi kebijakan industrial, pemerintah harus menyadari bahwa kita telah mengalami deindustrialisasi prematur. Struktur ekonomi terlalu cepat masuk sektor non-tradable atau jasa. Sementara struktur industri manufaktur kita mengalami penurunan baik secara produktivitas, daya saing maupun nilai tambah. Perlu ada upaya melakukan pendalaman struktur industri kita. Indonesia sudah saatnya jadi pusat mata rantai ekonomi global.

Dari sisi kebijakan fiskal dan moneter, harus dibuat semacam big push policy yang bisa menggerakkan sektor-sektor informal produktif dari masyarakat menengah-bawah agar terakselerasi kemampuannya dan bisa naik kelas. Desain sistem insentif lembaga keuangan harus berpihak pada mayoritas masyarakat menengah-bawah yang justru kurang tersentuh. Sekitar 60 persen masyarakat kita bekerja di sektor informal. Karena itu, transformasi struktural harus mampu mengubah informalitas ekonomi jadi formalitas ekonomi. Pemerintah harus lebih mengutamakan investasi pada sisi intangible asset dibandingkan tangible asset. Kebijakan anggaran pemerintah harus berorientasi pembangunan jangka panjang dengan pertumbuhan yang berkelanjutan.

Transformasi struktural juga harus bisa mengubah perekonomian berbiaya mahal jadi efisien. Dengan begitu, negara akan mampu menciptakan ekosistem perekonomian nasional yang bisa menciptakan daya inovasi dan melahirkan apa yang disebut grassroots innovator.

Transformasi struktural juga diharapkan mampu membangun perekonomian yang tidak hanya di kota, tetapi juga mampu menstimulus pertumbuhan dari pinggiran, seperti daerah pedesaan dan sumber daya maritim kita.

Penulis yakin, kepemimpinan yang tegas dengan visi yang jelas akan mampu mendobrak kusutnya darurat ketimpangan ekonomi ini. Dibutuhkan nyali yang kuat dan nurani yang bersih untuk menjalaninya.

Mohamad Sohibul Iman, Ph.D.
Presiden PKS

Dimuat di harian Kompas, Selasa, 16 Februari 2016