Jakarta (9/12) – Ketua Umum DPW PKS DKI Jakarta Sakhir Purnomo menegaskan dukungan umat terhadap PKS luar biasa dari hari ke hari.

Karena itu, Sakhir meminta kepada seluruh kader, tim pemenangan, dan simpatisan PKS agar terus all-out bekerja maksimal memenangka Pemilu 2019.

“Kalau kita all-out seluruhnya akan bergerak. Timses, kader dan pencinta PKS akan bergerak. Sekarang dukungan umat terhadap PKS luar biasa,” tegas Sakhir di Hotel Molvcca, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Sabtu (8/12).

Dalam acara yang dihadiri para caleg perempuan PKS se-Indonesia itu, Sakhir meminta agar para Kader PKSberani bermimpi besar sehingga mampu melahirkan kebaikan yang besar pula. Dengan kekuasaan di genggaman PKS, Sakhir berharap, mudah-mudahan akan banyak kebaikan yang bisa dikembangkan di tengah masyarakat.

“Bayangkan kalau kita tidak berkuasa kita hanya usul, karena pada akhirnya eksekusinya ada di eksekutif dan rancangannya ada di legislatif,” pinta Ketum Sakhir.

Sejauh ini, menurut survei yang bekerjasama dengan Lembaga Puspol Indonesia, suara PKS Jakarta minimal sudah mencapai 15 persen, “Meskipun target kita sesungguhnya adalah 62 persen suara,” jelas Ketum Sakhir. (RBN)

Sumber: pks.id

Jakarta (03/12) — Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI, Jazuli Juwaini mengapresiasi tertib dan lancarnya gelaran Reuni Akbar Mujahid 212. Hal itu, kata Jazuli, membuktikan para peserta Reuni 212 dewasa dalam berdemokrasi.

“Aksi ini membuktikan bahwa mereka sangat dewasa dalam berdemokrasi. Dengan jumlah massa jutaan yang diprediksi lebih banyak dari reuni sebelumnya, semua berjalan tertib dan aman,” ujar Jazuli, Ahad (02/12/2018).

“Bahkan, sekali lagi, kita harus angkat topi. Selesai acara Monas dan sekitar tempat acara kembali bersih tak ada sampah tersisa. Masya Allah,” sambungnya.

Jazuli menilai, sukses digelarnya Reuni 212 juga bukti bahwa kegiatan tersebut bukan gerakan yang bermuatan politik. Apalagi gerakan bayaran seperti yang dicurigai banyak pihak.

“Bukti nyata bahwa Reuni 212 bukan gerakan yang macam-macam seperti dikhawatirkan sebagian pihak, bukan gerakan bayaran, bukan gerakan yang bakal mengganggu atau mengancam bangsa seperti dituduhkan pihak-pihak tertentu secara tidak bertanggung jawab,” katanya.

Menurut anggota Komisi I itu, tidak akan ada pihak yang sanggup membayar massa yang diprediksi berjumlah jutaan itu. Dia pun meyakini warga yang hadir karena panggilan nuraninya.

“Kita menyaksikan sendiri rakyat berbondong-bondong datang karena panggilan nurani dan semangat silaturahim. Siapa yang sanggup membayar untuk menghadirkan massa sebanyak itu?,” ujarnya.

Oleh sebab itu, Jazuli meminta semua pihak untuk mengapresiasi aksi hari ini yang sudah mencontohkan kepada bangsa bagaimana berdemokrasi yang rapi, tertib, aman, dan damai. Dia juga meminta pemerintah untuk ikut memahami bahwa spirit 212 yang ditunjukkan peserta hari ini adalah modal sosial yang dahsyat untuk kemajuan bangsa.

“Saya tegaskan lagi, spirit 212 sangat positif untuk mengokohkan keindonesiaan. Memberi pesan kuat bahwa rakyat khususnya umat Islam siap menjaga dan mengawal Indonesia sesuai nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Pemerintah harus menangkap pesan itu,” tegasnya.

Sumber: pks.id

Reuni Aksi 212 yang akan dilaksanakan Ahad, 2 Desember mendatang menyedot perhatian publik. Umat Islam menyambut antusias acara tersebut. Lalu bagaimana sikap partai politik? Sejauh ini, hanya Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang secara terbuka menyerukan kadernya ikut hadir.

“Sesuai keputusan DPTP, kader PKS diminta hadir menyukseskan reuni 212. Tapi diminta tidak menggunakan atribut partai dalam bentuk apa pun demi menjaga kebersamaan dan menghindari tuduhan yang tidak perlu yang akan merusak tujuan acara,” kata Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman dalam siaran pers dari DPP PKS, Rabu (28/11/2018).

Menurut Sohibul, Reuni 212 merupakan wujud kecintaan umat Islam dan ulama. Video ajakan meramaikan Reuni 212 oleh Presiden PKS itu juga sudah viral di media sosial.

Sementara itu, partai-partai lain masih ‘malu-malu’. Mereka tidak menginstruksikan tapi juga tidak melarang. Sikap itu dilakukan oleh Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Gerindra.

“Sebagai sebuah institusi politik, PAN, misalnya, kita tidak akan membuat seruan agar kader kita datang ke sana. Kita juga tidak melarang. Kalau kader mau datang, ya, silakan, tapi atas nama pribadi tentunya, dan nggak boleh bawa nama partai,” kata Ketua Fraksi PAN DPR Mulfachri Harahap di kompleks DPR, Jakarta, Rabu (28/11/2018).

PAN terbuka terhadap keikutsertaan dalam kegiatan itu. Namun dia meminta kader yang ikut tidak mengatasnamakan partai dan membawa atribut partai.

Sedangkan Gerindra mengatakan tak ada instruksi khusus dari Prabowo Subianto kepada para kader untuk ikut acara tersebut.

“Tidak ada perintah khusus dari Pak Prabowo. Tapi Pak Prabowo tentu tidak melarang siapa pun kader ikut berjuang untuk kepentingan bangsa, negara, menyuarakan aspirasi. Itu kan hak individu setiap warga negara,” kata Ketua DPP Gerindra Ahmad Riza Patria, Rabu (28/11/2018).

PKS sendiri memang dikenal dekat dengan umat dan ulama. Kader dan simpatisannya juga sudah terlibat dalam Aksi 411 dan 212 pada 2016 silam.

Soal keberpihakan PKS pada agenda umat tersebut diakui oleh Ketua GNPF Ulama Ustadz Yusuf Martak.

“PKS itu jelas tidak pernah abu-abu terhadap GNPF dari sejak dilakukannya aksi jalanan, dari saat awal kita menekan Bareskrim, hingga aksi 411 dan 212. PKS jelas ikut kontribusi, terlibat, dan tidak abu-abu,” ujarnya.

Erwyn Kurniawan

Hidayat Nur Wahid, menyambut positif instruksi Presiden PKS Sohibul Iman agar para kadernya ikut Reuni 212 pada Ahad (2/12). Menurut politisi senior Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu, aksi 212 merupakan bagian dari perjuangan keumatan.

”kader PKS ikut aksi 411 dan 212 karena bagian dari perjuangan keumatan sekaligus perjuangan demokrasi,” kata Hidayat di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat, seperti dikutip dari Antara.

HNW, sapaan akrab Hidayat, menyebut kader PKS sejak aksi 411 dan 212 tahun lalu selalu ambil bagian tanpa membawa atribut partai. Kehadiran kader PKS selalu menghadirkan sesuatu yang damai, aman, tertib dan tidak melanggar aturan.

Karena itu, menurut Hidayat, seruan agar para kadernya ikut Reuni 212 pada Ahad (2/12) besok bukan merupakan hal yang baru. Ia menilai seruan atau instruksi itu merupakan bagian dari tradisi PKS.

”Kalau Sohibul Iman menyampaikan semacam instruksinya, itu hanya penguatan saja dari apa yang selama ini memang sudah dilakukan,” ujarnya. ”Tentu tidak ada sanksi kalau ada kader yang tidak hadir, karena ini adalah bagian daripada kebebasan sekaligus juga independensi.”

Sebelumnya Presiden PKS, Mohamad Sohibul Iman, mengatakan partainya berkomitmen penuh ikut menyukseskan acara Reuni 212 yang akan digelar pada Ahad (2/12) di Lapangan Monas, Jakarta Pusat. Ia menginstruksikan kadernya hadir dalam acara tersebut.

Sohibul menegaskan bahwa PKS akan terus menjaga dan mendukung para ulama. Dukungan ini direalisasikan diantaranya dengan mendukung kegiatan-kegiatan yang diadakan para ulama, seperti Reuni 212.

”Sesuai keputusan Dewan Pimpinan Tingkat Pusat (DPTP) PKS, para kader PKS diminta hadir menyukseskan Reuni 212,” kata Sohibul di Jakarta, Rabu (28/11). Meskipun meminta para kader PKS hadir dalam acara tersebut, namun dirinya meminta tidak menggunakan atribut partai dalam bentuk apapun.

Sumber: msn.com

Sebulan sebelum hari terakhir pendaftaran capres dan cawapres, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) kedatangan tamu istimewa. Mereka adalah GNPF (Gerakan Nasional Pengawal Fatwa) Ulama, Alumni 212, serta perwakilan ulama.

“Alhamdulillah kita kedatang tamu-tamu dari orang-orang saleh, kami turut berbahagia dengan kedatangan saudara-saudara kami tersebut. Sehingga, beberapa dari mereka merasa PKS adalah rumah mereka,”ungkap Ketua Majelis Syuro PKS, Habib Salim Segaf Al-Jufri menyambut kedatangan para ulama yang berkunjung ke kantor DPP PKS, Senin (09/07/2018) di Jln, TB Simatupang, Jakarta Selatan.

Kunjungan ini tentu saja membuat publik mengaitkannya dengan pilpres 2019. Dugaan yang tak salah karena hal itu dibenarkan oleh Habib Salim Segaf sendiri.

“Mereka juga hadir untuk menyampaikan aspirasi dan harapan kepada PKS. Agar tahun 2019 mendatang akan terjadi pergantian kepemimpinan nasional yang mampu membawa bangsa Indonesia jauh lebih sejahtera dan bermartabat lagi kedepan,”kata Habib Salim.

Para ulama memang menaruh harapan besar pada partai dakwah itu. Konsistensi PKS dalam memperjuangan aspirasi umat sudah terbukti. Pilkada DKI Jakarta 2017 jadi contohnya.

Ketua Umum Wahdah Islamiyah, Muhammad Zaitun Rasmin yang ikut bertamu, berharap PKS akan melanjutkan perjuangan di Pilkada DKI untuk pilpres dan pileg mendatang.

“PKS sudah menunjukan kiprahnya di Pilgub DKI yang luar biasa. Meskipun bukan kadernya yang didukung, tapi PKS tetap ikhlas dan konsisten dalam berjuang. Kami berharap perjuangan ini terus berlanjut ke nasional,”ungkap Zaitun Rasmin.

Hal senada disampaikan tokoh Betawi yang juga merupakan seorang Dai kondang, Haikal Hasan. Dia merasa tersentuh pada PKS yang selama ini membela umat tanpa abu-abu.

“PKS MasyaAllah, partai yang tidak abu-abu, memperjuang keislaman dari sejak beridiri hingga sekarang,” ungkapnya.

PKS merupakan salah satu partai yang dinilai dapat memperjuangkan kepentingan umat ke depan, serta membawa Indonesia lebih baik lagi.

“Kami datang kesini, untuk menyampaikan aspirasi suara umat. Kita semua menaruh harapan kepada PKS, umat menaruh harapan,”lanjutnya.

Bahkan Haikal Hasan mengajak kepada seluruh umat Islam untuk bersatu mendukung PKS.
“Saya bukan anggota partai manapun, tidak terlibat juga dalam kepengurusan partai apapun, tetapi saya mengajak umat untuk menyuarakan satu, mendukung PKS,”ajaknya.

Pertemuan tersebut dihadiri Presiden OKS Mohamad Sohibul Iman, Ketua GNPF Ulama, Yusuf Mahammad Martak, Ketua Umum Wahdah Islamiyah, Muhammad Zaitun Rasmin, Tokoh Betawi, Haikal Hasan, Ketua Persaudaraan Alumni 2121, Slamet Maárif, dan tokoh Ulama lainnya.

Akankah PKS bisa memperjuangkan harapan ulama tersebut?

“Kita adalah partai yang cukup terbuka dan transparan. Sehingga hari ini, kita menerima dengan baik masukan dan saran dari GNPF Ulama dan alumni 212 untuk memunculkan capres dan cawapres yang umat merasa memiliki,” ujar Habib Salim.

Erwyn Kurniawan

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) genap berusia 20 tahun. Fraksi PKS di DPR RI mengakui selalu tampil sebagai pioner dan pelopor dalam berbagai program dan aktivitas di DPR.

Ketua FPKS Jazuli Juwaini dan Sekretaris FPKS Sukamta menyatakan, hal itu sejalan dengan visi Fraksi PKS: “Terdepan dalam Memperjuangkan Kepentingan Rakyat untuk Mewujudkan Indonesia yang Berkarakter, Bermartabat, Adil, dan Sejahtera.”

“Capaian ini tentu menjadi kado tersendiri dalam momentum Milad Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ke-20,” ujar mereka kepada hidayatullah.com Jakarta lewat siaran persnya, Kamis (19/04/2018).

Diakui, memang masih banyak yang harus dibenahi dalam perjalanan FPKS sebagai garda terdepan dan corong kebijakan atau perjuangan PKS. Pun, para punggawa FPKS tidak boleh merasa cepat puas.

“Meski begitu, kita patut berbesar hati mengatakan jika Fraksi PKS selalu berusaha menjadi yang terdepan (pioner dan pelopor) dalam menghadirkan terobosan program dan kegiatan di DPR,” sebutnya.

Semua program dimaksud katanya tidak keluar dari koridor Tiga Garis Perjuangan FPKS yang telah dicanangkan sejak awal periode yaitu: Prokerakyatan, Prokeumatan, dan Propengokohan Nasionalisme Indonesia.

Jazuli pun menyebut sejumlah capaian, kebijakan, dan terobosan FPKS DPR selama ini.

Misalnya, di bidang legislasi, FPKS katanya berkomitmen menghadirkan UU yang prorakyat, proumat, pronasionalisme Indonesia.

“Fraksi PKS adalah inisiator tunggal RUU Kewirausahaan, pengusul RUU Pelarangan Miras, Larangan LGBT dan kumpul kebo dalam RUU KUHP, dan lain-lain. Fraksi PKS aktif membidani lahirnya UU Pelayanan Publik, UU Penanganan Fakir Miskin, UU SJSN dan BPJS, UU Perbankan Syariah, UU Zakat, UU Jaminan Produk Halal, dan lain-lain,” sebutnya.

Di bidang pengawasan dan anggaran, FPKS mendukung kebijakan dan anggaran yang berpihak pada rakyat miskin, petani, nelayan dan kelompok marjinal baik melalui progam bantuan maupun melalui program-program pemberdayaan.

“Sebaliknya, Fraksi PKS tegas dan terdepan menolak kebijakan yang menyulitkan ekonomi dan menekan daya beli rakyat kecil,” ungkapnya.

Sumber: Hidayatullah

Umat Islam merupakan tulang punggung bagi bangsa Indonesia. Sejarah bahkan sudah mencatat dengan tinta emas perjuangan ulama dan umatnya dalam memerdekakan republik ini.

Oleh karena itu, Ketua Fraksi PKS, Jazuli Juwaini meminta para ulama, pesantren, dan umat Islam untuk berada pada garda terdepan dalam menjaga dan membela NKRI dari berbagai ancaman.

“Baik itu ancaman ideologi, budaya, ekonomi maupun kedaulatan wilayah negara,” jelasnya dalam keterangan persnya, Minggu (19/11).

Namun demikian, kata pria yang akrab disapa Ustadz Jazuli ini, pada kenyataannya umat Islam benar-benar berdaya secara sosial, politik, dan ekonomi.

“Dan negara punya kewajiban dan tanggung jawab sejarah untuk memberdayakan umat dalam berbagai bidang,” tegasnya lagi.

Ulama dan pesantren menurut dia, harus mengambil peran yang lebih besar dalam membangun bangsa. Sejalan dengan itu, negara harus hadir dan serius dalam memberdayakan ulama sebagai tokoh panutan dan pesantren sebagai lembaga pendidikan tertua dalam membangun bangsa. [ian]

Sumber: kantorberitapemilu.com

Jakarta (22/10) — Bangsa Indonesia memeringati Hari Santri Nasional yang jatuh pada 22 Oktober. Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mohamad Sohibul Iman turut mengucapkan selamat Hari Santri Nasional kepada segenap santri dan ulama di Indonesia.

Tanggal 22 Oktober sendiri amat istimewa dalam perjalanan kehidupan bangsa Indonesia. Sohibul Iman menyebut, 22 Oktober 72 tahun yang lalu, para ulama yang dimotori Hadratush Syaikh KH Hasyim Asy’ari mengeluarkan seruan Resolusi Jihad. Seruan itu disambut para santri dengan berjihad mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia yang baru seumur jagung.

“72 tahun yang lalu pekik takbir para kiai dan santri membahana, membumbung tinggi ke langit angkasa Surabaya. Para ulama dan santri berjuang membentengi negeri yang baru saja merdeka,” ujar Sohibul Iman di kantor DPP PKS, Jalan TB Simatupang No 82, Jakarta, Ahad (22/10/2017).

Sohibul Iman menambahkan, jika bangsa ini tidak boleh melupakan jika para santri dan ulama adalah para pejuang. Mereka berjuang di garis depan dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). “22 Oktober Resolusi Jihad dikumandangkan para ulama, membakar semangat perjuangan mengusir penjajah dari kota pahlawan,” tutur Sohibul.

Ia pun menyeru agar umat dan juga bangsa Indonesia memberikan pernghormatan kepada ulama berkat tindakan nyatanya yang selalu mencintai NKRI. “Hormatilah ulama, cintailah para santri. Selamat Hari Santri Nasional semoga Allah SWT memberikan keberkahan,” ucapnya.

Sumber: pks.id

Peranan ulama dan umat Islam tak terlepas dalam cacatan sejarah dalam menjaga keutuhan NKRI serta ideologi Pancasila. Demikian ditegaskan Ketua Fraksi PKS di DPR RI Jazuli Juwaini saat istigasah dan tabligh akbar di Alun-alun Kota Serang, Banten, Minggu (24/9).

Ia mengingatkan, peran ulama dan umat Islam sebagai tulang punggung, penyelamat, dan penjaga ideologi Pancasila serta keutuhan NKRI dari ancaman yang ingin memecah belah bangsa.

Anggota Komisi I DPR ini menegaskan, sampai kapan pun peran itu akan terus dilakukan olah ulama dan umat Islam. “Terlebih ketika saat ini ada upaya-upaya pembelaan, pemakluman atau simpati terhadap komunisme serta penafian sejarah kelam kekejaman PKI di masa lalu,” kata Jazuli.

Acara itu digelar dalam rangka konsolidasi menjaga persatuan NKRI, dan khususnya soliditas umat Islam dalam menghadapi potensi ancaman termasuk isu bangkitnya komunisme. Acara diakhiri dengan nonton bareng film G30S/PKI pada malam harinya.

Selain ribuan massa, acara juga dihadiri alim ulama, habib, aparat TNI dan Polri. Hadir pula Yusril Ihza Mahendra, Kivlan Zein, Yandri Susanto dan lainnya.

Jazuli mengatakan, rakyat terutama generasi muda Indonesia harus diingatkan mengingat sejarah bangsa. Termasuklah sejarah kelam kekejaman PKI. Tujuannya agar rakyat selalu waspada sehingga sejarah kelam itu tidak terulang kembali.

Bersamaan dengan itu tumbuh kecintaan dan semangat nasionalisme untuk mempertahankan dan mengokohkan Pancasila dan NKRI yang kita cintai bersama,” papar dia.

Jazuli mengatakan, semangat ini juga menunjukkan bahwa ulama dan umat Islam cinta tanah air, NKRI, dan persatuan. Karena itu, setiap anasir yang ingin memecah belah bangsa ini pasti akan mendapatkan perlawanan umat Islam. (rul/jpnn)

Sumber: indopos.co.id

PERNYATAAN PERS
DEWAN PENGURUS PUSAT PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
TENTANG
RENCANA PENYAMPAIAN PENDAPAT DI MUKA UMUM
(AKSI BELA ISLAM III)
OLEH GERAKAN NASIONAL PENGAWAL FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA
PADA 02 DESEMBER TAHUN 2016
DI JAKARTA

Kami menghargai dan menghormati hasil kesepakatan antara Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI) dengan Pemerintah yang diwakili oleh Kepolisian RI melalui proses mediasi yang difasilitasi oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam rangka menggelar Aksi Bela Islam III pada 02 Desember 2016 yang akan dilaksanakan di Monumen Nasional DKI Jakarta pukul 08.00 -13.00 WIB. Oleh karena itu, kami mendukung upaya-upaya Pemerintah untuk memfasilitasi, melindungi dan mengawal jalannya aksi tersebut agar dapat berjalan sebaik-baiknya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kami mendukung pernyataan GNPF-MUI bahwa Aksi Bela Islam III merupakan gerakan untuk mendorong tegaknya hukum dan keadilan terhadap penistaan agama yakni segala bentuk tindak pidana yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia. Karena sesungguhnya penistaan terhadap agama apa pun yang diakui di wilayah hukum RI berarti telah mengoyak-oyak kebhinekaan dan persatuan bangsa Indonesia.

Kami mengingatkan kepada semua pihak, khususnya para penegak hukum, agar tidak menghalang-halangi penyampaian pendapat di muka umum yang merupakan hak konstitusional setiap warga negara. Pasal 18 Ayat 1 dan 2 UU No.9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum telah menegaskan bahwa upaya menghalang-halangi penyampaian pendapat di muka umum merupakan tindakan inkonstitusional dan termasuk tindakan kejahatan. Aparat penegak hukum diharapkan lebih mengedepankan kewajiban mengayomi dan melindungi keselamatan warganya dan menjamin hak-hak konstitusional warganya berjalan dengan sebaik-baiknya.

Kami mengingatkan kepada para penegak hukum yang telah menetapkan Basuki Tjahaja Purnama sebagai Tersangka dalam kasus penistaan agama, agar bekerja secara adil dan profesional. Kami mengajak seluruh bangsa Indonesia untuk mengawal proses tersebut agar hukum berpihak kepada kebenaran dan rasa keadilan masyarakat.

Kami menyerukan kepada seluruh rakyat Indonesia, termasuk keluarga besar PKS, yang berpartisipasi dan berkontribusi dalam Aksi Bela Islam III pada tanggal 02 Desember 2016 agar meluruskan niat dan merapatkan barisan, serta saling tolong menolong untuk menjaga persatuan dan keutuhan bangsa, menjaga ketertiban umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai cerminan masyarakat yang beradab dan berakhlaqul karimah.

Jakarta, 28 November 2016
Mohamad Sohibul Iman, Ph.D.
Presiden PKS

Sumber: pks.id