Bandung – Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman beserta jajaran kunjungi Pendiri Pondok Pesantren Daarut Tauhid Ustadz Abdullah Gymnastiar di Pondok Pesantren Jl. Gegerkalong Girang, Bandilung, Jawa Barat, Rabu malam (6/02/2019).

Sohibul menuturkan bahwa kunjungan tersebut dalam rangka mempererat silaturahim dengan Aa Gym serta membahas agenda keumatan.

“Tujuan kami sambangi Aa Gym adalah sebagai sarana mempererat silaturahim sekaligus membahas agenda keumatan”.

Pada kesempatan tersebut, Sohibul mensosialisakian janji kampanye PKS tentang Rancangan Undang Undang Perlindungan Ulama, Tokoh Agama dan Simbol Agama. Selain itu ia juga mengajak Aa Gym bersama PKS menolak RUUP-KS.

Beberapa jajaran yang ikut serta dalam kunjungan tersebut diantaranya Sekretaris Majelis Syuro Untung Wahono, Ketua DPP PKS Bidang Humas Ledia Hanifa, Ketua DPP PKS Bidang Kepanduan dan Olahraga Yoyo Switohandoyo, Ketua Wilda Banjabar Tate Qomarudin dan Ketua Umum DPW PKS Jawa Barat Ahmad Syaikhu.

Sumber: pks.id

Sebuah maklumat dengan cepat datang dari Habib Rizieq Shihab (HRS), Senin, 28 Januari, usai Partai Bulan Bintang (PBB) memastikan dukungannya kepada Jokowi-Ma’ruf. Salah satu isinya mengajak umat Islam memilih partai Islam yang tidak menista agama dan mendukung Ijtima’ Ulama. Pertanyaannya, apa Partai Islam yang dimaksud HRS?

Seruan semacam ini sebenarnya bukan hal yang baru. Sejak Pilkada DKI 2017 dan paska itu, ajakan tersebut sudah menggema terutama di media sosial. Lalu terus berlanjut ketika para ulama berijtima’ untuk menentukan sosok capres dan cawapres yang direkomendasikan. Ajakan tersebut makin gencar saat pemilu 2019 di depan mata dan PBB secara resmi berada di gerbong petahana.

Sekarang mari kita telisik Partai Islam yang dimaksud HRS. Di Indonesia, setelah Reformasi 1998, banyak partai Islam berdiri. Seiring perjalanan waktu, mereka berguguran dan kini hanya tersisa Partai Keadilan Sejahtera(PKS), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan PBB.

Definisi partai Islam disini kita lihat dalam perspektif asas dan basis pemilih. Dari sisi asas, partai yang secara tegas menyebut Islam sebagai asasnya hanya dua, yakni PKS dan PBB.

Sementara itu, PAN, PPP dan PKB tak berasas Islam, namun basis pemilih mereka dari kalangan umat, yang diistilahkan oleh Clifford Geertz sebagai Islam Santri. PAN dengan massa Muhammadiyahnya, lalu PKB dan PKB dengan nahdliyinnya. PAN, PPP dan PKB masing-masing memiliki relasi kultural dengan Muhammadiyah dan NU, meski secara struktural tidak ada. Kategorisasi partai berdasarkan basis pemilih ini merujuk teori Gabriel Almond dalam buku Kelompok Kepentingan dan Partai Politi, karya Mochtar Mas’ud dan Collin MC Andrews (1978).

Nah, kini kita kontekstualkan tafsir partai Islam di atas dengan seruan HRS dan dinamika politik kekinian. Pada Pilkada DKI putaran pertama, partai Islam terfragmentasi ke dalam dua gerbong. PPP, PKB, dan PAN merapat ke pasangan Agus-Sylvi. Sementara PKS berada di kubu Anies-Sandi. Pada putaran kedua, polarisasinya kian jelas. PAN ikut PKS mengusung Anies-Sandi, sementara PKB dan PPP pindah ke Ahok-Djarot.

Berlanjut pada Ijtima’ Ulama dan pemilu 2019. Komposisinya relatif tak berubah. PKS dan PAN mendukung Ijtima’ Ulama, sedangkan PPP dan PKB mendukung Jokowi-Ma’ruf yang tidak direkomendasikan ulama. Pada saat itu, posisi PBB masih belum jelas.

Baru pada Ahad, 27 Januari 2019, semuanya terang-benderang. PBB resmi mendukung petahana. Penolakan datang dari para caleg dan kadernya. Diikuti dengan maklumat HRS dari Mekah.

Lalu, sudahkah terjawab partai Islam apa yang dimaksud HRS? Seharusnya sudah. Tinggal lihat saja partai mana yang sejak awal istiqomah bersama umat dan ulama. Dan Pilkada DKI dari putaran pertama menjadi tolak ukurnya. Sebab, para ulama dan habaib secara tegas mendukung Anies-Sandi sejak putaran pertama tersebut.

Jika ini jadi rujukannya, maka saya teramat yakin PKS partai Islam yang dimaksud HRS. Salahkan tebakan saya?

Rasanya tidak. Dan Saya pikir, HRS tak perlu buat maklumat secara eksplisit partai Islam mana yang dimaksud. Sebab semuanya telah kasat mata.

Erwyn Kurniawan

Sumber: blog.pks.id

Jakarta (SI Online) — Wakil Ketua Umum PP Persatuan Islam (Persis) Dr Jeje Jainudin menjelaskan tiga alasan mengapa RUU Perlindungan Ulama, Tokoh Agama dan Simbol Agama yang digagas Partai Keadilan Sejahtera (PKS) harus didukung oleh seluruh ormas dan umat Islam.

Pertama, menurut Jeje, RUU ini merupakan konsekuensi logis Indonesia sebagai negara hukum. Menurut falsafah negara, Pancasila sila pertama, Ketuhaan Yang Maha Esa, negara ini perlu memberikan payung hukum yang mengatur dan melindungi tentang kemuliaan agama, umat beragama dan tokoh agama.

“Bagaimana negara mengimplementasikan falsafah Ketuhanan Yang Maha Esa, kemudian memberikan perlindungan umat beragama melaksanakan agamanya kalau UU sendiri yang komprehensif mengatur tentang pelaksanaan agama dan perlindungan umat beragama itu tidak ada,” jelasnya.

Kedua, RUU ini begitu penting untuk melindungi kemuliaan agama dan tokoh agama dari berbagai pernyataan, perbuatan maupun penafsiran yang mengundang pertentangan dan perdebatan.

Seperti yang diatur dalam Pasal 28 UUD 1945, setiap warga negara memiliki hak menyuarakan pendapat baik lisan maupun tulisan. Namun, tambah Jeje, hak ini tidak boleh mencederai norma agama yang berlaku di masyarakat.

“Dan sekarang, norma agama itu tidak boleh dikalahkan atau dilabrak atas nama hak asasi perorangan warga negara. Hak asasi beragama itu sebenarnya yang paling asasi dibanding seluruh hak asasi. Karena itu yang menjadi landasan nilai-nilai semua hak asasi di Indonesia,” tambahnya.

Ketiga, perjuangan ulama ada di akar rumput. Sehingga, PKS menjadi tameng ulama dalam memperjuangkan regulasi yang berpihak dan mengakomodasi aspirasi ulama dan umat Islam pada umumnya.

“Sebab sehebat apapun dakwah kita di akar rumput, perjuangan dakwah kultural tanpa didukung kekuatan struktural yang memperjuangkan regulasi, seperti masalah RUU perlindungan ulama, agama dan tokoh agama. Tanpa diperjuangkan oleh partai, ormas tidak bisa memperjuangkan itu, karena itu bukan wilayahnya,” tegasnya.

Jeje menegaskan, menjadi kewajiban bagi Persis memenangkan Partai Islam. “Maka konsekuensinya adalah Persis harus mendukung partai Islam. Suatu keharusan mendukung partai Islam. Dalam hal ini, mendukung PKS,” pungkasnya.

Sumber: suara-islam.com

Jakarta (25/01) — Ketua Umum Ikatan Dai Indonesia (Ikadi), Ahmad Satori Ismail mendukung Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk memperjuangkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Ulama, Tokoh Agama dan Simbol Agama-agama.

“Ulama itu adalah panutan, pewaris para nabi, maka perlindungan kepada para ulama adalah keniscayaan agar ajaran agama bisa disampaikan dengan benar. Jadi, kalo ada suatu partai yang membuat RUU Perlindungan ulama atau terhadap tokoh-tokoh agama, itu sangat penting dan perlu didukung,” kata Ahmad Satori saat ditemui di Jakarta, Jum’at (18/01/2019)

Mubaligh kelahiran Cirebon ini menekankan kasus kriminalisasi yang terjadi kepada beberapa ulama telah membuat distorsi di tengah masyarakat tentang makna ulama itu sendiri.

“Ulama itu pemersatu, semua ajaran Allah kalo dijelaskan dengan baik itu sebenarnya bisa menyatukan umat ini. Bangsa ini dapat bersatu kalo ulama dan tokoh agamanya memang dilindungi, karena mereka akan bersatu untuk membangun bangsa, menyampaikan hal-hal yang baik. Jika ada semacam tekanan atau kriminalisasi terhadap ulama maka dikhawatirkan akan adanya distorsi di masyarakat tentang ulama dan ajaran agamanya itu sendiri,” terangnya.

Sehingga, masih menurut Ahmad Satori, RUU Perlindungan Ulama, Tokoh Agama dan Simbol-simbol Agama sangat relevan untuk diperjuangkan.

“Saya yakin semua agama itu tujuannya baik, tidak ada ajaran agama yang mengajarakan kejahatan. Oleh sebab itu, dipentingkan untuk RUU ini diwujudkan dalam kehidupan nyata di negara yang berbhineka tunggal ika ini. Maka, tidak boleh ada lagi ulama yang dikriminalisasi atau ulama yang dianggap ekstrem, padahal yang dia sampaikan ajaran agama yang benar,” tegasnya.

Sebagai salah satu mubaligh yang masuk dalam 200 rekomendasi Kemenag, Ahmad Satori jelaskan RUU yang akan diperjuangkan oleh PKS tersebut juga dapat meredam gesekan yang akhir-akhir ini kembali mencuat di masyarakat.

“Kalo saya melihat RUU Perlindungan ini akan memberikan dampak yang besar dan luas. Karena memang begitulah seharusnya negara, memberikan perlindungan kepada masyarakatnya terlebih kepada tokoh-tokohnya. Melindungi agama supaya agama itu disampaikan dengan baik dan murni. Tentunya ini memenuhi satu syarat untuk terciptanya bangsa dan negara yang bermartabat,” tutur mubaligh yang juga merupakan Guru Besar UIN tersebut.

Melihat urgensi tersebut, Ahamd Satori menuturkan dirinya mendukung penuh janji politik PKS tersebut.

“Saya Ahmad Satori Ismail, Ketua Umum Ikadi Indonesia mendukung penuh RUU Perlidungan Ulama, Tokoh Agama dan Simbol-simbol Agama, agar terciptanya satu kebhinekaan di negeri ini dan juga terciptanya kesejahteraan dan keamanan diantara umat beragama,” tutupnya.

Sumber: pks.id

Jakarta (25/1) — Ulama dan umat Islam memiliki peran besar dalam sejarah Indonesia. Baik dalam perjuangan fisik melawan penjajah, dalam revolusi kemerdekaan, hingga pada perjuangan konstitusional dalam merumuskan undang-undang dasar (UUD) 1945.

Namun persoalannya, Wakil Ketua Umum PP Persatuan Islam (Persis) Dr Jeje Jaenudin mengungkapkan peran yang demikian besar ini, belum didukung payung hukum untuk melindungi eksistensi mereka. Hal itu disampaikan Jeje dalam wawancara eksklusif, Rabu (23/1/2019).

“Persoalannya adalah bagaimana ulama ini diakui eksistensinya sebagai kontributor terbesar terhadap perjuangan rakyat Indonesia dalam memerdekaan negeri ini, dalam memberikan arah negeri ini. Tetapi eksistensi mereka tidak ada undang-undang yang melindunginya,” ungkapnya.

Ia mengapresiasi langkah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang meluncurkan janji politik berupa usulan RUU Perlindungan Ulama, Tokoh Agama dan Simbol-simbol Agama. Menurutnya, langkah ini demikian penting. Meski secara historis dan kultural, posisi ulama masih dihormati di negeri ini. Namun, mereka tidak memiliki kekebalan apapun di mata hukum.

“Kalau tiba-tiba seorang ulama sedang ceramah di panggung, diturunin dan ditangkap, mereka tidak memiliki kekebalan apapun. Posisi ulama ini secara historis diakui. Kemudian, secara sosiologis diakui juga. Tetapi secara yuridis, mana undang-undang yang menyatakan melindungi ulama, tidak ada. Begitu pula bagi semua tokoh agama, tidak ada,” tegas pria yang pernah menjadi Ketua Tim Advokasi Komite Umat untuk Tolikara (KOMAT).

Dalam sebuah seminar nasional tentang peran ulama, Jeje pernah mengkritisi kekebalan hukum yang dimiliki para Anggota Dewan dalam melaksanakan tugasnya. Namun, kekebalan ini tidak dimiliki ulama, meski memiliki peran strategis dalam pembangunan karakter bangsa. Ulama lebih dipandang dari sisi politis sebagai kekuatan pemegang suara umat.

“Jadi, kalau sekarang pun posisi ulama dihormati, bahkan ulama dijadikan salah seorang calon wakil presiden (Cawapres) itu sebetulnya bukan karena kekuatan yuridisnya. Tetapi lebih dipahami sebagai kekuatan sisi politis. Karena mungkin saat ini, umat masih percaya pada ulama. Umat masih taat pada ulama, suara umat dipegang oleh ulama. Akhirnya, ulama hanya dibutuhkan demi kepentingan politik dan ini bahaya,” katanya.

Justru, Bagi Jeje, RUU Perlindungan Ulama, Tokoh Agama dan Simbol-simbol Agama ini memiliki fungsi menghindarkan adanya politisasi agama dan tokoh agama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

“Kalau mereka mempunyai posisi yang jelas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, posisi para ulama, posisi para pendeta, para tokoh agama ini diatur. Justru itu akan menghindarkan dari politisasi agama, politisasi tokoh-tokoh agama,” katanya lagi.

Mewakili Persis, Jeje mendukung langkah PKS dan berharap PKS menang sehingga dapat memperjuangkan RUU ini di parlemen. “Mudah-mudahan terwujud. PKS mendapatkan suara yang besar, sehingga signifikan untuk memperjuangkan RUU itu. Karena bagaimanapun, meskipun RUU itu bagus kalau tidak ada dukungan signifikan di parlemen, mungkin isu yang bagus ini tidak bisa muncul, tidak bisa diperjuangkan,” pungkasnya.

Sumber: pks.id

Jakarta (25/1) — Wakil Ketua Umum PP Persatuan Islam (Persis) Dr Jeje Jainudin mengatakan ormasnya memiliki kedekatan emosional yang kuat dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Ini dikarenakan, PKS banyak didukung dan dipelopori oleh kader-kader Persis. Otomatis, perjuangan PKS seiring dengan perjuangan dakwah Persis.

“Sejak berdirinya, kami dari Persatuan Islam (Persis) sangat mendukung pada perjuangan partai Islam termasuk PKS. Secara khusus dengan PKS secara historis, sejak pendirian PKS banyak didukung dan dipelopori oleh kader-kader Persis atau alumni Persis, otomatis juga, hubungan emosional itu sangat kuat,” katanya dalam wawancara eksklusif, Selasa (22/1/2019).

Jika PKS menang dan memperjuangkan RUU Perlindungan Ulama, Tokoh Agama dan Simbol Agama, Jeje meminta agar RUU ini dibahas lebih komprehensif. Ia bahkan mengusulkan revisi judul baru, “Mungkin secara judul yang lebih komprehensif itu undang-undang perlindungan agama, tokoh agama dan umat beragama.”

Secara kritis, Jeje menyimpulkan tiga alasan mengapa janji politik PKS ini harus didukung oleh seluruh ormas dan umat Islam.

Pertama, menurut Jeje, RUU ini merupakan konsekuensi logis Indonesia sebagai negara hukum. Menurut falsafah negara, Pancasila sila pertama, Ketuhaan Yang Maha Esa, negara ini perlu memberikan payung hukum yang mengatur dan melindungi tentang kemuliaan agama, umat beragama dan tokoh agama.

“Bagaimana negara mengimplementasikan falsafah Ketuhanan Yang Maha Esa, kemudian memberikan perlindungan umat beragama melaksanakan agamanya kalau UU sendiri yang komprehensif mengatur tentang pelaksanaan agama dan perlindungan umat beragama itu tidak ada,” jelasnya.

Kedua, RUU ini begitu penting untuk melindungi kemuliaan agama dan tokoh agama dari berbagai pernyataan, perbuatan maupun penafsiran yang mengundang pertentangan dan perdebatan.

Seperti yang diatur dalam Pasal 28 UUD 1945, setiap warga negara memiliki hak menyuarakan pendapat baik lisan maupun tulisan. Namun, tambah Jeje, hak ini tidak boleh mencederai norma agama yang berlaku di masyarakat.

“Dan sekarang, norma agama itu tidak boleh dikalahkan atau dilabrak atas nama hak asasi perorangan warga negara. Hak asasi beragama itu sebenarnya yang paling asasi dibanding seluruh hak asasi. Karena itu yang menjadi landasan nilai-nilai semua hak asasi di Indonesia,” tambahnya.

Ketiga, perjuangan ulama ada di akar rumput. Sehingga, PKS menjadi tameng ulama dalam memperjuangkan regulasi yang berpihak dan mengakomodasi aspirasi ulama dan umat Islam pada umumnya.

“Sebab sehebat apapun dakwah kita di akar rumput, perjuangan dakwah kultural tanpa didukung kekuatan struktural yang memperjuangkan regulasi, seperti masalah RUU perlindungan ulama, agama dan tokoh agama. Tanpa diperjuangkan oleh partai, ormas tidak bisa memperjuangkan itu, karena itu bukan wilayahnya,” tegasnya.

Jeje menegaskan, menjadi kewajiban bagi Persis memenangkan partai Islam. “Maka konsekuensinya adalah Persis harus mendukung partai Islam. Suatu keharusan mendukung partai Islam,” pungkasnya.

Sumber: pks.id

Jakarta (13/1) — Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama Yusuf Martak mengajak seluruh lapisan masyarakat meneladani Rasulullah SAW dengan memenangkan pemimpin yang berpihak pada umat Islam.

“Kita harus berjuang di jalan yang benar, di jalan yang tepat, kita harus memenangkan pemimpin-pemimpin yang berpihak kepada umat Islam dan bukan pemimpin yang akan menghabisi umat Islam,” tegas Yusuf saat menghadiri Maulid Nabi Muhammad SAW di kantor DPP PKS, Jakarta Selatan, Ahad (13/1/2019).

Ia meyakini bahwa Partai Keadilan Sejahtera (PKS) adalah corong aspirasi umat Islam di parlemen. “Saya yakin PKS mempunyai satu prinsip, satu keyakinan dan satu keberanian untuk di 2019 nantinya, akan menjadi suara yang akan menyalurkan suara dan aspirasi umat Islam,” imbuhnya.

Yusuf menilai, partai yang bernafaskan dakwah ini menjadi harapan dan tulang punggung umat Islam untuk bersatu di saat para Pengurus MUI Pusat masih bertikai menentukan arah.

“Karena kami ini punya keterbatasan yang sangat besar, kami hanya orang jalanan, kami hanya bisa berjuang di depan pintu. Kami tidak bisa masuk, mempengaruhi maupun berperan dalam pemerintah, eksekutif maupun legislatif,” pungkasnya.

Cucu dari Faradj Martak, pemilik rumah proklamasi di Pegangsangan 56 Timur ini bahkan mengajak para habib dan alim ulama agar memberikan kepercayaannya kepada PKS.

“Tolong buka pintu yang sebesar-besarnya, kita berikan kesempatan kepada Partai Keadilan Sejahtera. Kita lupakan, kita tinggalkan keraguan-keraguan kita, pertanyaan-pertanyaan kita, pemikiran-pemikiran tidak jelas kepada Partai Keadilan Sejahtera,” pintanya.

Sumber: pks.id

Jakarta (13/1) — Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Iskan Qolba Lubis menyampaikan bahwa Partai Keadilan Sejahtera (PKS) komitmen perjuangkan perlindungan terhadap agama dan kegiatan keagamaan.

Hal itu dituangkan dalam janji politik PKS yang ketiga, berupa usulan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perlindungan Ulama, Tokoh Agama dan Simbol Agama.

“Insya Allah, kita dari PKS akan melakukan konsolidasi seluruh tokoh-tokoh agama di Indonesia untuk menggolkan apa yang sudah digariskan oleh DPP PKS,” ucap Iskan dalam gelaran Pernyataan Pers di kantor DPP PKS, Jakarta, Ahad (13/1/2019).

Ia mencontohkan, komitmen ini tercermin dalam sikap tegas PKS memperjuangkan nasib jemaah umrah Indonesia yang mengalami kesulitan sejak diberlakukannya rekam biometrik melalui Visa Facilitation Services (VFS) Tasheel.

“Itu sangat memberatkan jemaah haji Papua karena harus datang ke Sulawesi Selatan, sangat jauh, hanya untuk merekam itu. Jadi kami akan berjuang supaya program ini diundur dulu oleh Saudi Arabia dan kami juga meminta Kementerian Agama bekerja keras untuk itu,” jelas politik PKS dari Dapil Sumatera Utara II itu.

Ia beralasan, jika pelaksanaan ibadah dan kegiatan keagamaan dipersulit, artinya urusan agama di Indonesia terancam.

Oleh karenanya, sebagai wakil rakyat di Komisi VIII, ia menyatakan komitmennya mengawal janji politik PKS ini dan segala aturan berkaitan urusan keagamaan.

“Jadi kami Komisi VIII sangat fokus terhadap Undang-Undang ini dan segala peraturan-peraturan, tindakan-tindakan yang mempersulit orang beragama, kami akan perjuangkan,” imbuhnya.

Sumber: pks.id

Jakarta (7/1) — Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid menyampaikan interupsi terkait RUU Pesantren dalam Sidang Paripurna DPR RI Masa Persidangan III Tahun 2018-2019 di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Senin (7/1/2019) kemarin.

Hadir dalam rapat tersebut, ia menyampaikan aspirasi umat agar DPR serius dalam mengawal RUU Pesantren sehingga benar-benar dapat memberi maslahat bagi seluruh stakeholder Pesantren.

Hal itu disampaikan Hidayat setelah menerima aspirasi Forum Komunikasi Pesantren Mu’adalah yang merupakan forum dari pesantren-pesantren besar, seperti pesantren Permas, Sidogiri, Langitan, Lirboyo, termasuk Gontor dalam masa resesnya.

“Mereka sangat berharap DPR betul-betul mengawal, jangan sampai nanti, apa yang sekarang sudah berjalan dengan baik, Forum Komunikasi Pesantren Mu’adalah, dengan adanya RUU baru itu, mereka akan tereliminir,” jelasnya.

“Itu akan sangat merugikan pesantren-pesantren berkualitas, termasuk pesantren Sidogiri, Permas, Langitan, Gontor dan sebagainya. Jadi mereka berharap agar DPR betul-betul mengawal sehingga UU nanti membawa kemaslahatan sebesar-besarnya bagi pesantren dan bagi pendidikan di Indonesia,” ujar Hidayat, menambahkan.

Sumber: pks.id

Partai Keadilan Sejahterah (PKS) selalu berada di garis depan dalam membela rakyat dan umat Islam. Advokasi itu bisa dilihat dari sikap PKS yang konsisten menolak kenaikan tarif bahan bakar minyak (BBM), tarif dasar listrik, impor pangan, dan perjuangan program pro rakyat lainnya.

Bahkan, Wakil Ketua Majlis Syura PKS, Hidayat Nur Wahid menilai konsistensi itu juga yang membuat partainya mendapat dukungan dari Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama.

“Begitu jugalah yang dinyatakan oleh Ustaz Yusuf Martak, Ketua GNPF Ulama, yang selenggarakan Ijtima’ Ulama,” terang pria yang akrab disapa HNW itu, Kamis (27/12).

Wakil ketua MPR itu menyebut bahwa GNPF Ulama mendukung PKS karena tidak pernah berkhianat pada kepentingan rakyat.

“Mereka dukung PKS, karena PKS lah yang dari dulu terbukti tak pernah abu-abu bela kepentingan umat,” pungkasnya. [ian]

Sumber: rmol.co